Tinta Media – Menanggapi banyaknya pungutan pajak oleh pemerintah, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyatakan bahwa hal ini mencerminkan semakin besarnya tekanan fiskal yang dihadapi negara Indonesia.
“Banyaknya pungutan pajak ini mencerminkan semakin besarnya tekanan fiskal yang dihadapi negara Indonesia,” ulasnya dalam video Ada Alasan Warga Malas Bayar Pajak, Ribet Balik Nama? di kanal YouTube Khilafah News, Rabu (29/7/2026).
“Lalu mengapa pemerintah mengambil langkah seperti ini?” Menurutnya, salah satu jawabannya terletak pada struktur APBN Indonesia yang menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara.
“Pajak itu menyumbang lebih dari 85 persen dari total pendapatan. Ketika penerimaan pajak tidak mencapai target, ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Di sisi lain, kebutuhan belanja negara terus meningkat. Akibatnya upaya mengejar penerimaan pajak pun semakin agresif,” paparnya.
Agung pun menawarkan alternatif penyelesaian dalam perspektif Islam ideologis.
“Solusi yang ditawarkan bukan sekadar memperbaiki mekanisme pemukutan pajak, melainkan membangun kembali sistem keuangan negara melalui Baitul Mal,” imbuhnya.
Islam itu, cetusnya, menetapkan bahwa sumber daya alam strategis seperti minyak, gas, emas, dan batu bara itu merupakan milik umum (milkiiyatul ‘ammah) yang hasil pengelolaannya harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Dengan optimalisasi sumber-sumber tersebut, kebutuhan negara diharapkan dapat dipenuhi tanpa menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan permanen,” tegasnya.
Di akhir, ia menandaskan, dalam konsep Islam, pajak atau daribah hanya dipungut dalam kondisi darurat, bersifat sementara, dan dikenakan kepada kaum Muslim yang mampu.[] Erlina
Views: 2
