Tinta Media – Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencapai swasembada pangan. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi interaktif bersama para pengamat, akademisi, dan pers di Gudang Filial Perum Bulog, Karawang, Jawa Barat (badanpangan.go.id, 23/4/2026).
Pernyataan Kepala Bapanas tersebut didasarkan pada indikator swasembada pangan menurut FAO, yaitu negara dikatakan swasembada pangan jika maksimal melakukan impor sebesar 10 persen. Sementara itu, impor pangan Indonesia hanya sekitar 5 persen. Selain itu, menurutnya, indikasi swasembada juga dapat dilihat dari stok beras di Bulog yang mengalami perkembangan hingga 264,2 persen dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.
Namun, sayangnya, di tengah penyampaian tentang kondisi swasembada pangan tersebut, mayoritas harga pangan justru mengalami kenaikan. Lonjakan harga terjadi pada aneka bawang, beras, cabai, daging ayam ras, daging sapi, gula pasir lokal, minyak goreng, hingga telur ayam (rctiplus.com, 1/9/2026).
Pertanyaannya, buat apa negara memiliki status swasembada pangan yang hanya berfokus pada angka di atas kertas jika belum semua warga mampu mengakses kebutuhan pokok mereka?
Kesejahteraan Diukur dari Angka
Dalam sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan saat ini, kesejahteraan masyarakat hanya diukur berdasarkan angka-angka statistik. Kesejahteraan hanya dilihat dari besarnya produksi. Pendapatan per kapita juga dijadikan indikator. Bahkan, berdasarkan pendapatan per kapita, Indonesia tergolong negara berpendapatan menengah atas, dengan pendapatan sekitar Rp83 juta per tahun. Namun, angka ini tidak menunjukkan kesejahteraan secara riil di lapangan karena faktanya angka kemiskinan masih tinggi.
Begitu juga dengan capaian swasembada pangan yang tidak otomatis menunjukkan bahwa kebutuhan pangan masyarakat telah terpenuhi hingga ke masing-masing warga. Swasembada yang dikejar pemerintah hanya berbicara tentang jumlah produksi pangan, tetapi belum sampai pada persoalan apakah semua warga mampu menjangkaunya, baik dari sisi harga maupun distribusi.
Adanya angka minimal sebagai indikator swasembada pangan memang sah-sah saja digunakan oleh pemerintah untuk mengukur sejauh mana kebutuhan pangan negara dan kemampuan produksi pangan nasional. Namun, angka ini tidak boleh membuat pemerintah merasa bangga dan menganggap tugasnya telah selesai. Harus ada upaya agar kebutuhan pangan tersebut sampai ke setiap meja makan warga.
Mahalnya harga pangan dapat menjadi salah satu penyebab tidak sampainya kebutuhan pangan kepada warga. Kenaikan harga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti cuaca ekstrem, serangan hama, atau gangguan produksi lainnya. Namun, ada pula kenaikan harga yang disebabkan oleh permainan rantai pasok oleh para kapitalis, seperti pengusaha dan produsen besar, yang memonopoli serta dapat mengatur harga. Inilah yang seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk memberikan solusi atas permainan harga yang dilakukan oleh para kapitalis.
Selain kenaikan harga, masalah lain yang menyebabkan kebutuhan pangan tidak sampai kepada setiap warga adalah distribusi. Tingginya biaya logistik antarpulau akibat keterbatasan transportasi serta panjangnya rantai pasok menyebabkan tidak semua warga mampu menjangkau kebutuhan pangan tersebut. Oleh karena itu, lagi-lagi menjadi tugas pemerintah untuk memberikan solusi atas masalah distribusi ini melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan tidak hanya berfokus pada pulau tertentu.
Negara Penjamin Kebutuhan Pokok
Cara pandang pemerintah dalam sistem kapitalis sekuler dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya adalah berdasarkan angka dan produksi. Hal ini sangat berbeda dengan cara pandang penguasa dalam sistem Islam. Dalam Islam, penguasa memosisikan dirinya sebagai raa’in (pelayan, pengurus) dan junnah (perisai, pelindung) bagi rakyatnya.
Dengan cara pandang tersebut, penguasa akan memastikan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warganya. Negara juga wajib memastikan bahwa proses produksi hingga distribusi pangan dapat diakses oleh seluruh warga, dengan harga yang terjangkau dan kemudahan dalam mendapatkannya. Negara juga menutup celah bagi pengusaha nakal yang ingin memonopoli harga pangan, bahkan memberikan sanksi tegas jika terjadi praktik tersebut.
Kemandirian dan kedaulatan pangan juga akan diwujudkan agar negara tidak bergantung pada negara lain. Negara mendorong pengembangan riset di bidang pangan dengan memacu para ilmuwan menciptakan teknologi pangan yang baik dan bermanfaat bagi kemandirian serta kedaulatan pangan dalam negeri.
Dalam sejarahnya, dunia Islam sejak masa Rasulullah hingga para khalifah setelahnya telah menunjukkan bagaimana negara Islam berusaha memastikan kebutuhan pangan warganya terpenuhi. Contoh yang masyhur adalah pada masa Khalifah Umar bin Khaththab yang sering melakukan ronda malam bersama Aslam, pembantunya. Beliau melakukan ronda malam secara rutin untuk memastikan tidak ada warganya yang kelaparan.
Suatu malam, beliau menemukan sebuah tenda di luar Kota Madinah. Di sana, seorang ibu sedang memasak batu di dalam air, sementara anak-anaknya menangis. Melihat kondisi tersebut, Umar pun menangis dan segera pergi ke baitulmal untuk mengambil gandum serta kebutuhan pangan lainnya. Beliau bahkan memanggulnya sendiri. Ketika Aslam menawarkan bantuan, Umar menolak seraya berkata, “Apakah kamu mau memikul dosa-dosaku di hari kiamat kelak?” Umar kemudian memasakkan makanan untuk keluarga tersebut hingga mereka kenyang.
Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau juga sering berjalan di pasar-pasar Kufah seorang diri tanpa pengawal untuk mengecek harga pangan agar tetap terjangkau oleh setiap warga. Demikianlah contoh penguasa dalam sistem Islam yang berlandaskan akidah Islam. Dengan kebijakannya, swasembada pangan sekaligus jaminan kebutuhan pangan akan terwujud, bukan sekadar menjadi tulisan berupa angka di atas kertas semata.
Oleh: Miftahul Jannah, S.Si.
(Ibu Rumah Tangga)
Views: 3
