Tinta Media – Karhutla terus menelan korban nyawa. Sepanjang empat bulan karhutla terjadi, deretan dampak buruk terus nampak dan tidak bisa dihindari.
Keburukan Terus Terjadi
Kematian akibat polusi udara meningkat sebesar 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026. Tak kurang dari 3.560 kematian terjadi sebagai dampak polusi karhutla. Angka ini pun tercatat meningkat dua kali lipat ketimbang perkiraan bulan sebelumnya.
Palangkaraya dan Kotawaringin Timur tercatat dalam Indeks Standar Pencemar udara (ISPU), sebagai kota dengan kualitas udara terburuk dan tidak sehat (kompas.id, 28/10/2026). Sementara itu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, berada pada kategori wilayah dengan kualitas udara yang sangat tidak sehat. Meskipun beberapa waktu lalu sempat diguyur hujan, tetap saja masyarakat membutuhkan kebijakan jelas dan nyata dari pemerintah untuk menuntaskan masalah karhutla. Karena, bencana ini tak hanya menyisakan masalah kesehatan namun juga masalah ekonomi yang makin rumit.
Sektor ekonomi sangat terpukul karena bencana karhutla yang tak kunjung usai. Hasil kajian CELIOS (Center of Economic dan Law Studies) menyebutkan bahwa total kerugian ekonomi dan biaya kesehatan sebagai dampak karhutla mencapai rentang Rp38,29 hingga Rp123,1 triliun (kompas.id, 3/11/2026).
Tak hanya itu, karhutla pun mematikan sektor pertanian dan perkebunan, hingga menghilangkan kesempatan merehabilitasi lahan terdampak. Kobaran api banyak yang menghanguskan tanaman hortikultura, palawija, dan tanamana pangan, sehingga menganggu stabilitas ketahanan pangan. Kehilangan ini pun berdampak pada hilangnya pekerjaan di sektor pertanian dan perkebunan.
Masih secara ekonomi, karhutla pun memukul telak industri penerbangan, jasa dan pariwisata hingga merugikan pelaku usaha UMKM yang bersandar pada sektor pariwisata. Rangkaian dampak ini akhirnya melumpuhkan wilayah dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan daerah.
Di tengah bencana yang terus menyala, pemerintah masih belum serius menetapkan solusi. Padahal, kerugian terus bertambah, nyawa rakyat terus melayang menjadi korban. Rangkaian bencana yang terjadi merefleksikan betapa buruknya tata kelola hutan dan lahan yang diserahkan kepada pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Hutan dan lahan dijadikan objek bisnis sirkel oligarki. Mitigasi bencana pun tak mampu dioptimalkan karena dianggap menelan biaya terlalu besar. Hingga akhirnya, melahirkan kebijakan zalim yang menyengsarakan rakyat. Inilah sistem kapitalisme sekuler yang menetapkan keuntungan materi sebagai satu-satunya simbol kejayaan, tak peduli lagi dampak yang terjadi. Kekuasaan dijadikan tangan untuk memperkaya oligarki. Akhirnya, rakyat terus tersakiti dalam kungkungan sistem yang jauh dari konsep adil.
Kapitalisme pun telah menghilangkan fungsi negara. Negara yang mestinya mengatur, menjaga dan menjamin kehidupan rakyat, justru sebaliknya. Negara hanya dianggap sebagai pembuat regulasi yang menguntungkan para pengusaha yang sekaligus menjabat sebagai penguasa.
Harapan dalam Islam
Islam memiliki pandangan yang khas dalam mengatur kehidupan. Negara berkedudukan sebagai raa’in (pengurus) sekaligus junnah (perisai) yang melindungi setiap individu rakyat. Mulai dari kesehatan, perekonomian, keamanan, kebutuhan primer, dan kepentingan lainnya, semuanya dijamin oleh negara. Rasulullan saw. bersabda, “Seorang pemimpin adalah pengurus/penggembala, dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam kondisi karhutla, negara yang membiarkan rakyatnya sulit bernapas dan tidak mampu mengakses udara bersih, jelas merupakan kezaliman yang nyata. Keadaan ini terkategori dharar yaitu bahaya yang harus sesegera mungkin diatasi karena terkategori bencana yang mengancam nyawa.
Terkait penjagaan dan pengelolaan hutan, Islam menetapkan bahwa hutan merupakan harta milik umum yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Metode pembukaan dan pemeliharaan diperhitungkan dengan detail agar tidak berdampak pada keselamatan nyawa rakyat. Negara dalam tatanan sistem Islam melarang keras deforestasi hutan secara masif karena mengakibatkan kerusakan ekologi dan mengancam keselamatan nyawa.
Islam juga menetapkan fungsi negara sebagai institusi yang menjamin keamanan dan kesehatan rakyat melalui strategi upaya mitigasi sehingga karhutla tidak terjadi. Jikalau kathutla masih terjadi, negara memiliki strategi dan kebijakan khas dalam menyelesaikannya. Pertama, sesegera mungkin memadamkan api agar tidak meluas. Dana bencana sudah dialokasikan di baitulmal. Kedua, menindak tegas para pelaku termasuk dalang pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sanksi tegas, jelas dan mengikat. Sehingga, menimbulkan efek jera. Ketiga, menetapkan mitigasi bencana karhutla agar tidak terulang kembali. Keempat, jaminan keamanan kesehatan ditetapkan oleh negara terhadap rakyat yang terdampak. Fasilitas dan layanan kesehatan disiapkan negara dengan optimal dengan pembiayaan langsung dari baitulmal.
Hutan dan lingkungan merupakan ruang hidup kita. Tatanan yang amanah mampu menjaganya dari kerusakan. Islamlah satu-satunya sistem yang mampu menjadi panduan. Dengan penerapan sistem Islam, kehidupan terjaga, ruang hidup pun terpelihara. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Yuke Octavianty
(Forum Literasi Muslimah Bogor)
Views: 3
