Tinta Media – Bentangan spanduk mahasiswa bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” di hadapan aparat pada Rabu (28/10) di depan Gedung UOB Jakarta bukanlah sekedar rangkaian kata dalam demonstrasi. Spanduk tersebut merupakan perwakilan kegelisahan masyarakat terhadap persoalan pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, serta ketidakadilan dalam mengelola hutan.
Tuntutan mahasiswa agar pemerintah menetapkan status bencana nasional serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan, memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan ini sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan teknis semata. Ada persoalan tata kelola, keberpihakan kebijakan, dan tanggung jawab kekuasaan yang harus diselesaikan secara serius.
Ketika Hutan Menghasilkan Keuntungan, Rakyat Justru Menanggung Kerugian
Hutan sejatinya merupakan penyangga kehidupan. Akan tetapi, ketika kawasan hutan lebih banyak dipandang sebagai komoditas ekonomi, fungsi ekologisnya berisiko dikorbankan demi kepentingan keuntungan.
Di sinilah persoalan penguasaan lahan oleh kelompok pemilik modal menjadi penting untuk dikritisi. Ketika akses terhadap sumber daya alam terkonsentrasi pada segelintir pihak, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang sesungguhnya menikmati hasil kekayaan alam dan siapa yang harus menanggung dampak kerusakannya?
Keuntungan dari pemanfaatan lahan dapat mengalir kepada pemegang konsesi dan pelaku usaha, sementara masyarakat di sekitar kawasan hutan harus menghadapi risiko kehilangan hak bernapas dan kenyamanan mereka dalam melakukan aktivitasnya. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang memiliki izin mengelola hutan, melainkan apakah pengelolaan tersebut benar-benar menjaga keselamatan rakyat dan lingkungan alam sekitar.
Akar Persoalan: Paradigma Ekonomi yang Menempatkan Keuntungan di Atas Kemaslahatan
Dalam perspektif kritik ekonomi Islam, dominasi kepentingan modal dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari paradigma kapitalisme. Sistem ini memberikan ruang besar bagi kepemilikan pribadi dan mekanisme pasar dalam aktivitas ekonomi. Ketika prinsip keuntungan menjadi orientasi dominan, sumber daya alam berpotensi diperlakukan sebagai objek akumulasi kekayaan. Masalah makin serius ketika kebijakan publik tidak memiliki pengawasan yang kuat, transparansi yang memadai, dan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan masyarakat. Hutan akhirnya berubah menjadi ladang bisnis.
Sementara itu, masyarakat yang tidak ada daya kekuatan ekonomi dan politik sering kali berada pada posisi paling rentan ketika terjadi konflik lahan maupun kerusakan lingkungan. Karena itu, menyelesaikan persoalan kehutanan tidak cukup hanya dengan mengganti pejabat, mencabut beberapa izin, atau memberikan bantuan setelah bencana terjadi. Perlu evaluasi mendasar terhadap paradigma pengelolaan sumber daya alam: apakah kekayaan alam diposisikan untuk melayani kepentingan publik atau justru menjadi sarana memperbesar keuntungan segelintir kelompok?
Islam Menempatkan Hutan sebagai Amanah dan Kepemilikan Umum
Islam menawarkan paradigma berbeda dalam memandang kekayaan alam. Hutan, sungai, padang rumput, dan sumber daya alam tertentu yang menjadi kebutuhan bersama termasuk dalam pembahasan kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah).
Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah saw. menyebutkan bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api. Prinsip ini menjadi salah satu landasan pembahasan para ulama mengenai sumber daya yang berkaitan dengan kebutuhan publik.
Artinya, sumber daya yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu sehingga masyarakat kehilangan hak atas manfaatnya. Negara bertugas mengelola dan mendistribusikan hasilnya untuk kepentingan masyarakat luas, bukan menjadikannya sebagai komoditas yang bebas diserahkan kepada pemilik modal.
Dalam penjelasan politik ekonomi Islam, negara bukan pemilik mutlak yang bebas memperlakukan seluruh kekayaan alam menurut kehendaknya. Negara merupakan pengelola amanah yang wajib menjaga hak masyarakat atas kepemilikan umum.
Karena itu, pengelolaan oleh negara tidak boleh berubah menjadi pengalihan hak milik umum untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Prinsip ini menegaskan bahwa kekayaan alam tidak semestinya hanya diukur dari besarnya pendapatan yang dapat dihasilkan, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan rakyat.
Negara Harus Menjadi Raa’in dan Junnah, Bukan Sekadar Penonton
Dalam Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat yang dipimpinnya. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusnya (HR. Bukhari dan Muslim). Konsep raa’in menegaskan bahwa negara harus mengurus, melindungi, dan memenuhi kebutuhan rakyat. Sementara itu, konsep junnah menggambarkan negara sebagai pelindung yang memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Dalam konteks pengelolaan hutan, kedua fungsi tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang memastikan sumber daya alam dikelola untuk kemaslahatan bersama, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Negara harus hadir sebelum bencana terjadi, bukan hanya setelah korban berjatuhan. Negara harus mampu mencegah kerusakan, menindak pelanggaran, melindungi masyarakat adat dan warga sekitar hutan, serta memastikan pemulihan lingkungan dilakukan secara bertanggung jawab. Jangan sampai negara begitu cepat hadir untuk memberikan izin pemanfaatan lahan, tetapi lambat ketika rakyat menuntut perlindungan atas ruang hidupnya.
Sudah Saatnya Mengubah Cara Pandang terhadap Kekayaan Alam
Persoalan hutan sesungguhnya membuka pertanyaan yang lebih besar tentang arah pembangunan dan sistem pengelolaan kekayaan alam. Apakah hutan akan terus diperlakukan sebagai sumber keuntungan ekonomi semata, atau dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai penyangga kehidupan?
Dalam perspektif politik ekonomi Islam, jawabannya terletak pada pengelolaan kepemilikan umum berdasarkan syariat, distribusi manfaat untuk masyarakat, serta tanggung jawab negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Keadilan ekologis tidak akan terwujud hanya dengan mengganti slogan pembangunan. Ia membutuhkan perubahan paradigma, tata kelola yang bertanggung jawab, dan keberanian menempatkan kepentingan masyarakat serta kelestarian alam di atas kepentingan kelompok tertentu.
Hutan bukan warisan untuk diperebutkan oleh para pemilik modal. Hutan adalah amanah yang harus dijaga dan manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat. Sebab, ketika alam dirusak demi keuntungan segelintir orang, yang hilang bukan hanya pepohonan, tetapi juga keselamatan, keadilan, dan masa depan generasi mendatang.
Oleh: dr. Erlian Fitri
(Sahabat Tinta Media)
Views: 5
