Tinta Media – Pemerintah Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap memberikan izin penyelenggaraan konser penyanyi Andrea Bocelli, di Candi Borobudur dan Jakarta. Keputusan tersebut mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia yang menyesalkan atas izin tersebut. Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, selaku Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional menyampaikan bahwa keputusan tersebut tidak konsisten dan bertentangan dengan komitmen sebelumnya yang disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata RI, Bayu Aji, untuk menghormati dan mengikuti sepenuhnya keputusan serta arahan MUI mengenai konser Andrea Bocelli (MUIDigital.com, 28/10/2026).
Bocelli pernah tampil dalam acara penggalangan dana untuk tentara Israel (IDF) pada 2010. Seluruh dunia mengetahui bahwa IDF adalah pelaku kejahatan yang sangat brutal dan sadis, yaitu genosida yang berlangsung sampai hari ini di Gaza. Penampilannya di acara tersebut menunjukkan dukungan kepada IDF. Oleh karena itu, penolakan MUI dan elemen masyarakat didasarkan pada alasan kemanusiaan dan penolakan terhadap penjajahan, bukan alasan lainnya (detik.com, 28/10/2026).
Amanat Pembukaan UUD 1945
Pada pembukaan UUD 1945 dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia ini. Dengan menerima seseorang yang secara nyata mendukung penjajah, maka pemerintah menunjukkan ketidaksungguhan dalam menjalankan komitmen tersebut. Hingga hari ini, genosida di Palestina masih terus berlanjut. Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengecam tindakan tersebut.
Konser tersebut tetap berjalan setelah mendengarkan berbagai pandangan dan masukan dari masyarakat serta pertimbangan sejumlah aspek startegis, termasuk sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif nasional. Hal ini disampaikan oleh Prajna Murdaya selaku Founder Shoemaker Live. Ia pun menjelaskan bahwa konser tersebut tidak hanya dipandang sebagai pertunjukan musik, tetapi juga memiliki makna kemanusiaan bagi masyarakat yang menaruh perhatian terhadap konflik dan penderitaan akibat perang.
Promotor pun mempromosikan bahwa dengan digelarnya konser tersebut maka berpotensi meningkatkan tingkat hunian hotel, permintaan layanan transportasi, serta membuka peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, konser tersebut akan memeberikan kesempatan kepada pelaku seni lokal, termasuk musisi orkestra, penyanyi, paduan suara, dan penari daerah, untuk terlibat dalam kegiatan bertaraf internasional. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat memperluas pengalaman profesional sekaligus membuka ruang pertukaran pengetahuan dengan pelaku industri musik dunia. Penyelenggaraan acara internasional yang aman dan profesional juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata global.
Pertimbangan materi dan manfaat yang akan diperoleh menjadi alasan untuk konser ini tetap digelar di negeri ini. Hal ini wajar dikarenakan sistem yang diterapkan di tengah masyarakat saat ini adalah sistem kapitalisme-sekuler yang tidak meletakkan standar halal haram dalam kehidupan, tetapi berdiri atas dasar kepentingan dan manfaat. Dikatakan bahwa konser tetap diizinkan setelah diskusi dengan masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat yang mana? Dalam sistem kapitalisme-sekuler, yang memiliki kepentingan adalah para pemilik modal.
Meskipun promotor menyampaikan bahwa akan meningkatkan dari sisi ekonomi, tetapi kembali lagi apakah yang akan berjualan dan hotel yang memiliki kesempatan bersaing adalah milik warga lokal biasa? Tentu saja, yang memiliki modal dan usaha besar yang akan mendapatkan kesempatan untuk menambah “cuan”. Begitulah sistem kapitalisme-sekuler, selama ada manfaat, maka akan menabrak semua yang telah dijadikan komitmen di awal. Alih-alih menghapus penjajahan di dunia, justru memberikan tempat bagi yang mendukung penjajahan.
Konser dalam Islam
Sistem Islam berdiri atas dasar syariat yang menempatkan Sang Khalik, yakni Allah Swt. sebagai pembuat hukum. Syariat Islam bukan teori-teori yang ada di dalam buku-buku pengetahuan, tetapi diterapkan dan dilaksanakan dalam sebuah institusi Daulah Khilafah Islamiah. Pelaksanaan syariat sebaik-baiknya adalah demi kemaslahatan umat Islam.
Oleh karena itu, jika kebijakan yang ditetapkan tidak sesuai dengan syariat, maka bukan termasuk kepentingan umat Islam. Konser Bocelli yang akan diberikan izin dari sisi konsep acaranya sudah tidak sesuai dengan syariat. Dalam Islam, konsep konser musik hari ini banyak terjadi pelanggaran syariat di dalamnya, seperti terjadi ikhtilath (campur baur laki-laki dan perempauan tanpa batasan) secara berlebihan. Pengisi dan penonton juga mengumbar aurat. Selain itu, ketika konser digelar maka kewajiban utama seperti melaksanakan salat lima waktu ditinggalkan serta ada unsur kemaksiatan lain di lokasi konser seperti khamar, huru-hara yang berlebihan atau lirik yang dapat merusak akhlak.
Fakta ini menunjukkan bahwa konser tersebut lebih banyak mudaratnya. Apalagi jika ditelaah ternyata yang diundang untuk konser adalah seseorang yang memberikan dukungan kepada tentara yang jelas secara nyata melakukan genosida terhadap saudara-saudara seiman di Gaza, Palestina. Seharusnya, ia tidak disambut seperti layaknya tamu. Dalam sistem Islam, negara tidak akan melakukan hubungan dengan orang ataupun negara yang jelas-jelas memerangi umat Islam serta siapa saja yang menyatakan dukungannya kepada penjajah tersebut.
Politik luar negeri Khilafah tidak berorientasi pada kepentingan materi, tetapi kepentingan dakwah, yakni untuk mengeluarkan seluruh umat manusia dari gelapnya kekufuran menuju cahaya Islam. Allah Swt berfiman: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya [21]: 107) Daulah Khilafah tidak akan menerima seseorang yang jelas mendukung penjajahan terhadap kaum muslim dengan iming-iming ada keuntungan materi yang akan didapat. Sungguh, hal ini bertentangan dengan syariat. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Ria Nurvika Ginting, S.H., M.H.
(Dosen FH)
Views: 5
