Tinta Media – Akar masalah banyaknya kasus korupsi dan juga terus
terulang-ulang kasus korupsi di negeri ini adalah karena sistem demokrasi.
“Menurut saya, ini menyangkut tentang sistem politik yang diterapkan di
Indonesia yakni sistem politik demokrasi yang memang berbiaya tinggi,”
ujar Luthfi Afandi, S.H., M.H. dari Indonesia Justice Monitor dalam acara Kabar
Petang dengan tema Skandal 271 T Bakal Senasib dengan 349 T? di kanal Youtube
Khilafah News, Kamis (4/4/2024).
Menurut Luthfi, alasannya adalah perusahaan pertambangan
itu membutuhkan area yang luas dan sangat riskan atau rentan pencemaran dan
kerusakan lingkungan, sementara para politisi membutuhkan semacam biaya politik
untuk kampanye.
“Maka mereka (pengusaha pertambangan) perlu adanya
backingan dari pejabat, jadi mereka (pengusaha dan pejabat) ini semacam
simbiosis mutualisme,” bebernya.
Jadi alasan kasus korupsi terus bergulir, bebernya, karena
tidak bisa dilepaskan dari sistem politik demokrasi yang memang membutuhkan
biaya politik atau ongkos politik sangat besar dan tinggi.
“Jadi mereka (pengusaha dan pejabat) saling membutuhkan
lah satu sama lain, dan tambang ini cuannya luar biasa, bisa unlimited,”
pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
![]()
Views: 11




