Narasi Rezeki Dijamin Allah Saat Dolar Naik, Om Joy: Berpotensi Disalahpahami

Tinta Media – Menanggapi narasi rezeki itu datangnya dari Allah SWT di saat dolar terus menaik atau menguat terhadap nilai tukar rupiah, Jurnalis Senior Joko Prasetyo (Om Joy) menilai narasi tersebut berpotensi.disalahpahami apabila dilepaskan dari keseluruhan ajaran Islam.

“Pesan tersebut benar. Namun sebagaimana banyak nasihat yang baik, berpotensi disalahpahami apabila dilepaskan dari keseluruhan ajaran Islam tentang tawakal, ikhtiar, amar makruf nahi mungkar, dan kewajiban menerapkan syariat Allah SWT,” ujarnya kepada Tinta Media, Jumat (5/6/2026).

Sebab tanpa penjelasan yang utuh, lanjutnya, sebagian orang bisa saja menyimpulkan, karena Allah menjamin rezeki, maka persoalan sistem ekonomi dan kebijakan negara tidak lagi penting untuk dikritisi. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan cara berpikir seperti itu.

“𝐾𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑖𝑡𝑢, 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔: 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝐴𝑙𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑘𝑖, 𝑙𝑎𝑙𝑢 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑎𝑝𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚?” Cetus Om Joy.

Ia menilai, menyikapi persoalan ini hanya cukup dengan sabar, syukur, dan tawakal ketika harga-harga naik dan kesenjangan melebar, narasi tersebut justru tergolong ekstrem.

Sebab meski nasihat tersebut benar, jelas Om Joy, namun Islam sesungguhnys tidak hanya memerintahkan rakyat untuk bersabar, tetapi juga memerintahkan amar makruf nahi mungkar.

“Termasuk (perintah) mengoreksi penguasa (𝑚𝑢ℎ𝑎𝑠𝑎𝑏𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑙 ℎ𝑢𝑘𝑘𝑎𝑚) ketika kebijakan yang dijalankan bertentangan dengan syariat Allah SWT,” jelasnya.

Adapun sebaliknya, kata Om Joy, ketika sibuk membahas investasi, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan berbagai indikator statistik, tetapi malah melupakan bahwa seluruh aktivitas ekonomi terikat hukum halal dan haram.

Akibatnya, beber Om Joy, riba dianggap wajar, utang berbunga dianggap solusi, dan penguasaan sumber daya alam oleh korporasi besar dianggap kemajuan, ini juga termasuk ekstrem.

“Yang satu kehilangan muhasabah. Yang lain kehilangan tauhid. Padahal Islam menolak keduanya,” tandasnya.

*𝐓𝐚𝐰𝐚𝐤𝐚𝐥*

Selain itu, Om Joy juga menjelaskan arti tawakal itu sejatinya bukanlah sikap pasrah pada keadaan.

Ia menegaskan bahwa Islam mengajarkan tawakal sekaligus ikhtiar. Allah memang menjamin rezeki, tetapi Allah juga memerintahkan manusia mencarinya.

“Karena itu, seorang laki-laki tidak cukup berkata, ‘Allah sudah menjamin rezeki saya’. Ia tetap wajib bekerja dan menafkahi keluarganya dengan cara yang halal,” tegasnya.

Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terangnya, keyakinan bahwa Allah menjamin rezeki tidak pernah menghapus kewajiban mengoreksi kemungkaran.

“Penghulu para syuhada adalah Hamzah dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa zalim lalu memerintahkannya dan melarangnya…” jelasnya mengutip hadits Rasullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim.

Karena itu, sebutnya, 𝑚𝑢ℎ𝑎𝑠𝑎𝑏𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑙 ℎ𝑢𝑘𝑘𝑎𝑚 bukan lawan dari tawakal, tetapi justru bagian dari ketaatan kepada Allah SWT.

*𝐒𝐲𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭*

Lebih lanjut Om Joy juga menjelaskan bahwa syariat Islam juga mengatur entang ekonomi dalam bernegara, maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi persoalan yang lebih mendasar, ungkapnya, bukan sekadar apakah ekonomi tumbuh atau tidak, melainkan sistem ekonomi apa yang digunakan.

“Pasalnya, Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga kepemilikan, perdagangan, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab negara terhadap rakyat,” terangnya.

Islam lanjutnya, juga mengharamkan riba dan menetapkan kepemilikan umum (𝑚𝑖𝑙𝑘𝑖𝑦𝑦𝑎ℎ ‘𝑎𝑚𝑚𝑎ℎ) atas sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Karena itu, minyak, gas, tambang, hutan, laut, dan kekayaan alam strategis lainnya tidak boleh diserahkelolakan kepada swasta apalagi asing. Negara wajib mengelolanya dan mengembalikan manfaatnya kepada rakyat,” ujarnya.

Hasilnya, terang Om Joy, digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik sehingga dapat diakses masyarakat dengan sangat murah bahkan gratis.

“Inilah yang dijelaskan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam 𝐴𝑛-𝑁𝑖𝑧ℎ𝑎𝑚 𝑎𝑙-𝐼𝑞𝑡𝑖𝑠ℎ𝑎𝑑𝑖 𝑓𝑖 𝑎𝑙-𝐼𝑠𝑙𝑎𝑚 (1953), bahwa problem ekonomi bukan semata-mata soal produksi, melainkan juga soal pengaturan kepemilikan dan distribusi sesuai syariat,” bebernya.

“Hal yang sama dijelaskan Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam 𝐴𝑙-𝐴𝑚𝑤𝑎𝑙 𝑓𝑖 𝐷𝑎𝑤𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙-𝐾ℎ𝑖𝑙𝑎𝑓𝑎ℎ (1983), bahwa pengelolaan kepemilikan umum dan baitul mal merupakan instrumen negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi

Views: 23