Tinta Media – Pengamat Ekonomi Dr. Arim Nasim, SE., M.Si., Ak., CA. menduga, kebijakan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat pembelian gas LPG 3 kilogram (kg) dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah untuk
memuluskan penghapusan subsidi.
“Jadi sebenarnya yang melatarbelakangi kebijakan ini
adalah upaya pemerintah untuk memuluskan penghapusan subsidi,” ujarnya
dalam Kabar Petang: Loh, Beli LPG 3 kg, Kok Pakai KTP? Di kanal YouTube Khilafah
News, Senin (17/6/2024).
Hanya saja, menurutnya, penghapusan subsidi itu akan banyak
ditentang oleh masyarakat, karena dianggap sebagai tugas kewajiban pemerintah
untuk memberikan pelayanan terhadap rakyat.
Arim memandang, subsidi sebenarnya telah dianggap beban.
Akan tetapi, karena pemerintah masih ingin dilihat peduli oleh masyarakat, maka
dibuatlah alasan bahwa subsidi tetap akan diberikan, tetapi harus tepat sasaran.
“Nah, salah satu yang sering dimunculkan adalah alasan bahwa subsidi itu tidak tepat
sasaran,” ungkapnya.
Arim juga menerangkan, semua itu terjadi karena didasari
penerapan liberalisasi sistem ekonomi kapitalis di negeri ini dalam hal
pengelolaan sumber daya alam (SDA), termasuk pengelolaan minyak dan gas
(migas).
“Dalam sistem kapitalis ini, rakyat dianggap sebagai
beban subsidi, karena menurut mereka (kaum kapitallis) semua harus di serahkan
kepada mekanisme pasar. Tetapi sebenarnya, di balik itu adalah adanya
keserakahan para kapitalis,” tandasnya.
Ia pun menyimpulkan, inti di balik itu semua adalah bahwa
pemerintah ingin menghapuskan subsidi BBM dan gas secara bertahap.
“Sehingga semua keuntungan itu bisa dinikmati oleh para
oligarki kapitalis,” pungkasnya.
Diketahui, menghadapi hari raya Idul Adha masyarakat kota
Lampung mengalami kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 Kg. Situasi ini
dimulai dari penerapan aturan baru yang mewajibkan pembeli untuk menyerahkan
data diri KTP saat pembelian.[] Muhar
Views: 4
