Tinta Media – Peneliti Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. Riyan menilai Board of Peace (BoP) hakikatnya untuk melegitimasi dan melanggengkan penjajahan Israel atas Gaza.
“BoP khususnya untuk Gaza pada hakikatnya bukan instrumen perdamaian, melainkan mekanisme imperialisme untuk melegitimasi dan melanggengkan penjajahan (Israel) atas Gaza,” ujarnya dalam video bertajuk Akademisi Dorong Indonesia Keluar dari BoP, Ahad (15/3/2026) di kanal YouTube Khilafah News.
Pasalnya, Riyan melihat skema dari BoP ini adalah menyingkirkan rakyat Palestina dari pengambilan keputusan strategis, menempatkan keamanan di bawah kendali asing, serta mengarahkan masa depan politik Gaza sesuai kepentingan Amerika Serikat dan entitas Yahudi Zionis.
“Dengan membungkus penjajahan sebagai isu kemanusiaan dan tata kelola teknokratik, Dewan Perdamaian (BoP) justru memadamkan perlawanan, menghilangkan kedaulatan, dan mengukuhkan dominasi pihak penjajah sehingga tidak menawarkan solusi nyata bagi pembebasan Palestina,” bebernya.
Bahkan dalam struktur BoP ini, lanjutnya, juga telah menciptakan tiga hierarki yang tidak adil dari awal. Pertama, Amerika Serikat dan elite oligarki bisnis yang memutuskan. Kedua, negara kawasan yang membiayai dan mengoordinasikannya. Kemudian yang ketiga, Palestina hanya melaksanakan keputusan tersebut.
“Ini adalah bentuk peminggiran total,” kata pengamat politik dari Gaza Palestine, Wisam Afifa,” bebernya lagi.
Keberadaan BoP, tuturnya, hanya akan menjadikan Palestina sebagai objek eksploitasi dan bukan solusi perdamaian yang adil.
“Palestina dalam skema ini hanya akan dijadikan objek penjajahan permanen bagi entitas Yahudi Zionis dan objek eksploitasi ekonomi bagi kepentingan Amerika Serikat,” tuturnya.
Alat Pelemah
Riyan juga menilai BoP adalah alat pelemahan perlawanan rakyat Palestina. Karena secara sistematis akan melucuti senjata dari para pejuang Palestina.
“Hal ini merupakan wujud nyata dukungan BoP terhadap penjajahan entitas Zonis sekaligus upaya jahat untuk menempatkan para pejuang pada posisi yang dipersalahkan atau victim blaming,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
Views: 12
