Tinta Media – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyatakan bahwa Islam menawarkan solusi tuntas atas korupsi sistemik.
“Islam tidak hanya menawarkan solusi kosmetik. Islam menawarkan solusi sistemik untuk memecahkan lingkaran setan ini. Islam membangun sistem yang mencegah korupsi sejak dari awal,” ujarnya dalam video bertajuk Detik-detik Penemuan Rp 68 Miliar di DeClan Cipete, Isu Akan Menghilang Cepat? Ahad (12/7/2026), di kanal YouTube Khilafah News.
Agung menilai kasus dugaan korupsi yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan seorang brigadir kepolisian menunjukkan persoalan yang bukan lagi bersifat individual, melainkan telah menjadi persoalan sistemik.
“Saya menyebutnya ini sebagai fenomena apa yang disebut dengan sekuler state capture, yaitu penyanderaan negara yang lahir dari sistem sekuler,” ujarnya.
Ia kemudian memaparkan tiga pilar utama yang menurutnya menjadi solusi dalam sistem Islam.
“Yang pertama, supremasi hukum berada di bawah syariat Islam atau syariat Allah SWT. Bukan di bawah kehendak manusia atau kepentingan elite. Semua pejabat, aparat, maupun rakyat tunduk pada hukum yang sama,” ujarnya.
Pilar kedua, lanjut Agung, adalah pengawasan terhadap kekayaan pejabat yang disertai mekanisme pembuktian terbalik atas harta yang dimiliki.
Ia mencontohkan praktik yang diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan mengawasi kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat.
“Jika terdapat lonjakan harta, maka pejabat tersebut harus membuktikan dari mana asal hartanya. Bila tidak dapat dipertanggungjawabkan dan membuktikan secara syar’i, negara berhak menyitanya untuk dikembalikan kepada Baitul Mal,” bebernya.
Adapun pilar ketiga adalah penerapan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi, termasuk hukuman mati, yang menurutnya akan memberikan efek jera sehingga koruptor tidak memiliki ruang untuk menikmati hasil kejahatannya.
“Karena itu solusi Islam bukan sekadar mengganti pejabat, tetapi mengganti sistem yang melahirkan korupsi,” bebernya.
Di akhir pemaparannya, Agung menegaskan bahwa fenomena sekuler state capture hanya dapat diputus melalui penerapan syariat Islam secara kafah dalam institusi negara melalui sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah.
“Sehingga kedaulatan hukum berada pada syariat bukan pada kepentingan elit maupun transaksi politik atau kepentingan institusi-institusi tertentu,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
Views: 21
