Tinta Media – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menilai, kian memanasnya perpolitikan Indonesia dalam masa dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak menunjukkan perubahan mendasar pada sistem kapitalis liberal yang berlaku.
“Siapa pun menteri keuangannya, siapa pun Gubernur Bank Indonesianya, siapa pun tadi faksi-faksi atau poros-poros kekuasaan tadi kalau sistemnya masih kapitalis liberal, ya pasti akan tetap seperti itu,” ujarnya dalam Mbois: Catur Kekuasaan: Politik Memanas! di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Ahad (19/9/2026).
Agung menyebut tiga hal yang menurutnya menunjukkan sistem kapitalis (liberal) masih tetap berjalan.
Pertama, penggunaan uang fiat yang tidak memiliki underlying emas. Kedua, praktik riba melalui utang luar negeri beserta cicilan dan bunganya. Ketiga, pengelolaan kekayaan alam yang menurutnya masih berada di tangan swasta maupun asing.
“Pertama, uang kita tetap fiat money yang tidak underlying emas. Kemudian riba ya, utang luar negeri dengan cicilan utang dan bunganya sangat tinggi. Terakhir, kekayaan alam kita itu tetap untuk milik swasta maupun asing,” ungkapnya.
Menurut Agung, eskalasi politik yang terjadi pada akhirnya berkaitan dengan perebutan kekuasaan menuju 2029, sementara sistem yang digunakan tidak mengalami perubahan.
“Jadi perebutan kekuasaan tapi sistemnya tidak berubah,” simpulnya.
Tawar-Menawar Politik Tingkat Tinggi
Agung menganalisis eskalasi politik ke depan berpotensi menjadi instrumen tawar-menawar politik tingkat tinggi atau high stakes bargaining.
Menurutnya, eskalasi tersebut kemungkinan mengerucut pada sejumlah persoalan, seperti kompromi anggaran, penataan ulang kabinet, penegakan hukum terkait korupsi, hingga normalisasi kebijakan modal.
“Jadi apa yang terjadi kompromi-kompromi ini lewat demo-demo, lewat ramai-ramai ini ya ujungnya untuk kekuasaan tahun 2029. hanya sekedar itu,” jelasnya.
Tawaran Solusi Berbasis Syariat Islam
Agung menawarkan perubahan menuju syariat Islam sebagai solusi atas persoalan tersebut. Ia menyampaikan lima tawaran yang menurutnya berlandaskan Islam.
Pertama, perubahan sistem mata uang dengan menggunakan dinar dan dirham yang berbasis emas dan perak.
Menurutnya, basis tersebut akan membuat mata uang lebih stabil dan tidak mudah dipengaruhi oleh harga minyak dunia, spekulan, maupun dolar Amerika Serikat.
Kedua, menghentikan utang ribawi dan sektor nonriil. Menurut Agung, utang ribawi dapat menyebabkan Indonesia didikte oleh pihak yang memberikan utang.
Ketiga, kekayaan alam yang melimpah, seperti barang tambang, mineral, batu bara, minyak, dan gas, menurutnya merupakan kepemilikan umum (milkiyah ammah) sehingga tidak boleh diserahkan kepada swasta, baik dalam negeri maupun asing.
Lebih lanjut, ia mengatakan sumber daya tersebut harus dikelola negara agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Keempat, lanjut Agung, seluruh sumber daya dikumpulkan ke pusat dan kemudian dibagikan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Jangan sampai nanti kayak negara federal itu problem loh,” bebernya.
Kelima, penegakan hukum. Agung menilai korupsi masih menjadi salah satu persoalan di Indonesia, baik di sektor swasta maupun pemerintahan.
“Mau jalur swasta korupsi, mau jalur pemerintahan korupsi sekarang ini, mau jalur birokrat dana transfer ke daerah sampai dana desa dikorupsi,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong pembuktian terbalik terhadap pejabat terkait asal-usul kekayaannya. Menurutnya, harta pejabat sejak awal menjabat hingga akhir masa jabatan perlu diperiksa dan kenaikannya harus dapat dibuktikan oleh yang bersangkutan.
Ia juga menekankan perlunya penegakan hukuman berdasarkan syariat Islam, salah satunya melalui ta’zir.
“Nah, itu semua tentu bermuara kepada penegakan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah,” pungkasnya.[] Muhammad Nur
Views: 3
