Tinta Media – Menanggapi Kasus bocornya percakapan rahasia antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafri Shamsuddin, Peneliti Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. Riyan menduga ada indikasi kuat bahwa ada pengkhianat di lingkaran kekuasaan.
“Ini sangat berbahaya, kebocoran pembicaraan Presiden dan Menhan tentang kepentingan strategis merupakan indikasi kuat bahwa ada pengkhianat di lingkaran kekuasaan,” ujarnya dalam Pembicaraan Prabowo-Sjafrie Bocor ke Publik, Kok Bisa? di kanal Youtube Khilafah News, Jumat (19/12/2025).
Secara tidak langsung, Riyan menjelaskan bahwa kebocoran tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pandangan di kalangan analis keamanan dan intelijen. Sebagian menilai peristiwa ini sebagai kebocoran murni akibat lemahnya sistem, sementara sebagian lain melihatnya sebagai informasi yang sengaja dilepas untuk kepentingan tertentu. “Namun, apa pun motifnya, fakta bahwa percakapan ini bisa keluar ke publik menunjukkan ada celah yang nyata dalam sistem komunikasi negara,” ujarnya.
Ia merujuk pada pandangan pengamat intelijen Amir Hamzah yang menyebut kebocoran ini sebagai alarm besar bagi keamanan nasional. Secara tidak langsung ia menilai, faktor infiltrasi asing menjadi salah satu penyebab utama, mengingat negara-negara besar seperti Cina, Amerika Serikat, dan Australia memiliki kepentingan strategis terhadap Indonesia, terutama terkait Papua, Laut Cina Selatan, dan rantai pasok nikel global.
Selain itu, Riyan menilai kemungkinan adanya operasi intelijen internal juga tidak bisa diabaikan. Ia menyebut, faksi tertentu di dalam pemerintahan atau institusi keamanan dapat memanfaatkan informasi sensitif untuk mempengaruhi arah kebijakan atau kepentingan politik tertentu. “Dalam situasi seperti ini, kebocoran sering kali bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi bagian dari permainan kekuasaan,” kata Riyan.
Lebih lanjut, menurut Riyan, percakapan sengaja dibocorkan untuk menunjukkan posisi Indonesia terhadap kebijakan One China Policy di mana Taiwan adalah bagian dari Provinsi Cina. “Tentu ini akan membuat geram Amerika, yang selama ini mendukung Taiwan sebagai negara,” jelasnya.
Riyan menekankan pentingnya landasan nilai dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menyampaikan bahwa ajaran Islam melarang umat menjadi perantara bagi pihak asing untuk menguasai kaum beriman, sehingga politik luar negeri semestinya menjadikan Islam sebagai standar agar Indonesia berposisi sebagai subjek dan aktor yang menentukan, bukan sekadar objek atau proksi kepentingan global.
“Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi jalan bagi orang kafir menguasai kaum mukminin. Harusnya Islam menjadi standar termasuk politik luar negeri, sehingga kita menjadi subjek dan aktor yang menentukan, bukan ditentukan atau menjadi objek alias proksi,” pungkasnya. [] Muhammad Ikbal
Views: 26
