Tinta Media – Menanggapi langkah pemerintah dengan melibatkan militer untuk mengawal proyek food estate dan energi estate di Merauke atas nama Proyek Strategis Nasional, Analis Senior dari Pusat Kajian dan Analisis Data Fajar Kurniawan, menilai proyek tersebut sebagai bukti nyata kegagalan sistem yang lebih menghamba pada pemodal besar daripada penghormatan pada Hak Asasi Manusia.
“Ini adalah bukti nyata kegagalan sistem kita yang lebih menghamba pada pemodal besar daripada penghormatan pada Hak Asasi Manusia,” ujarnya dalam tayangan video yang bertajuk Food Estate Merauke Disorot: Benarkah Rugikan Masyarakat dan Lingkungan? Jumat (3/4/2026) di kanal YouTube @Khilafah_News.
Menurutnya, (masyarakat) tidak boleh diam membiarkan sejarah kelam deforestasi di Sumatera dan Kalimantan, terulang di Papua. “Ambisi food estate dan energi estate ini sesungguhnya hanyalah kedok bagi ekspansi bisnis bagi oligarki yang mengabaikan daya dukung lingkungan,” kritiknya.
Jika hutan Merauke habis, terang Fajar, emisi karbon akan melonjak, krisis iklim akan semakin tidak terkendali. “Pembangunan yang merampas ruang hidup dan menghancurkan ekosistem, bukanlah kemajuan melainkan kemunduran bagi kemanusiaan,” tegasnya.
Fajar mengingatkan jangan membiarkan Merauke menjadi tumbal berikutnya dari sistem kapitalisme ekstraktif yang rakus. “Oleh karena itu, kita mendesak langkah-langkah nyata,” ujarnya.
Yang pertama, sebut Fajar, evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate Merauke dengan melibatkan partisipasi multi stakeholder (pemangku kepentingan) di masyarakat adat secara independen. “Yang kedua, hentikan segala bentuk intimidasi dan pengerahan militer dalam urusan sengketa lahan,” tegasnya.
Yang ketiga, sambung Fajar, akui secara permanen wilayah adat Papua sesuai amanat konstitusi. “Keadaan ekologis adalah kunci keberlangsungan bangsa,” pungkasnya.[] ‘Aziimatul Azka
Views: 8
