Tinta Media – Lebaran telah usai. Kehidupan pun kembali pada rutinitas semula: para pelajar kembali belajar, para pekerja kembali bekerja, dan para orang tua kembali menjalani aktivitas harian, termasuk mengantar dan menjemput anak-anak mereka.
Namun, tidak semua kembali seperti sediakala. Keriuhan dan kehangatan suasana Lebaran masih terngiang di dada. Di sisi lain, bagi sebagian keluarga, justru tersisa beban baru—utang yang diambil demi memenuhi tuntutan suasana hari raya. Pinjaman online dan utang sana-sini menjadi jalan pintas demi menghadirkan kebahagiaan sesaat.
Inilah realitas manusia: ingin tampil baik dan dipuji, meski kondisi ekonomi sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Kebiasaan yang telah mengakar membuat perubahan terasa sulit, meskipun tekanan ekonomi semakin nyata. Tahun demi tahun, inflasi terus meningkat. Jika keluarga tidak mampu mengelola keuangan dengan bijak, yang semula ada bisa menjadi tiada. Dalam kondisi seperti ini, menurunkan standar hidup bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Islam juga mengajarkan keseimbangan dalam membelanjakan harta:
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”
(QS Al-Furqan: 67)
Hidup sejatinya bukan sekadar tentang gaya hidup. Ia adalah tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Maka, kebahagiaan tidak semestinya diukur dari kemewahan, tetapi dari ketenangan dalam menjalani kehidupan, apa pun keadaannya.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan peningkatan penggunaan pinjaman online, multifinance, dan gadai selama Ramadan dan Idulfitri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa utang pinjaman online (pinjol) atau pembiayaan financial technology peer-to-peer (P2P) lending masyarakat Indonesia pada Januari 2026 mencapai Rp98,54 triliun. Angka tersebut tumbuh 25,52 persen secara year on year (yoy) (Republikaonline.com, 04/03/2026).
Hal ini menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi sebagian rumah tangga Indonesia masih lemah. Kenaikan harga barang, biaya mobilitas, tekanan nilai tukar, serta belum optimalnya jaring pengaman sosial semakin memperberat kondisi masyarakat. Allah Swt. juga dengan tegas melarang praktik riba:
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS Al-Baqarah: 275)
Momentum Ramadan dan Lebaran yang seharusnya membawa keberkahan justru sering kali dikapitalisasi menjadi tekanan sosial dan beban ekonomi. Di tengah melemahnya daya beli, era digital menawarkan kemudahan akses utang yang justru berpotensi membahayakan stabilitas ekonomi keluarga. Perputaran ekonomi rakyat pun kerap ditopang oleh utang, sementara pertumbuhan upah tidak sebanding. Akibatnya, ketergantungan pada utang berbasis riba semakin menguat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan rutin.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga membutuhkan sistem ekonomi yang benar-benar mampu menyejahterakan, bukan sekadar narasi ekonomi inklusif. Diperlukan sistem yang mampu menciptakan keseimbangan serta distribusi kekayaan yang merata, bukan hanya menguntungkan pemilik modal. Sistem yang stabil, baik dari sisi nilai mata uang maupun harga barang, serta mampu menyediakan lapangan kerja yang layak tanpa mendorong masyarakat berutang.
Dalam pandangan ini, sistem ekonomi Islam dipandang sebagai solusi. Sistem ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berjalan selaras dengan sistem politik yang mendukung. Diperlukan kekuatan politik untuk melepaskan ketergantungan pada arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi, sehingga negara memiliki kedaulatan dalam menerapkan sistem ekonomi yang adil dan menyejahterakan.
Dengan demikian, momentum Ramadan dan Idulfitri dapat kembali pada hakikatnya—bukan sekadar perayaan, tetapi sarana untuk meningkatkan ketakwaan, tidak hanya pada level individu, melainkan juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Rini Ummu Aisy,
Sahabat Tinta Media
Views: 7
