Tinta Media – Presiden baru tentu menjadi harapan baru masyarakat. Mereka berharap akan janji-janii manis yang diberikan dan kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan. Seperti pernyataan Presiden baru kita yakni Pak Prabowo Subianto ketika menghadiri Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025, di Istana Negara bahwa Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Menurutnya, kebijakan menempatkan pendidikan sebagai prioritas merupakan jalan keluar dari kemiskinan. Beliau juga menekankan bahwa kesehatan tak kalah pentingnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan (VIVA News dan Insight,10-12-2024).
Memang, pernyataan bahwa pendidikan dan kesehatan sebagai penuntas kemiskinan bisa dikatakan pernyataan yang tepat. Karena dengan majunya dan berhasilnya dalam bidang pendidikan dan lesehatan maka bisa dipastikan bahwa rakyat akan makmur dan sejahtera. Harapan pun akhirnya juga muncul karena adanya pernyataan akan ditingkatkannya anggaran pada dua bidang tersebut. Namun yang kesekian kalinya, pernyataan hanyalah omong kosong saja yang nyatanya sampai sekarang tak ada hasilnya. Pernyataan-pernyataan tersebut tak didukung dengan kebijakan yang sejalan.
Realitanya, kebijakan yang ada saat ini justru membuat hidup rakyat semakin sulit termasuk untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Karena fasilitas pendidikan dan kesehatan yang diberikan tidak memadai. Untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang mutu dan terjamin juga sangat sulit bahkan jauh dari kata layak, terlebih bagi rakyat yang tinggal di daerah terpencil. Pendidikan dan kesehatan justru dijadikan ladang mencari cuan. Hanya kalangan menengah ke atas saja yang bisa menikmatinya dan mendapatkannya dengan fasilitas yang layak dan terjamin.
Ini adalah buah penerapan dari sistem kapitalisme saat ini yang mendukung penguasa berkuasa penuh dengan penuh pencitraan belaka, tanpa benar-benar memperhatikan kemaslahatan bagi para rakyatnya. Alhasil, kapitalisasi dalam bidang Pendidikan dan kesehatan pun terjadi. Itu baru dalam dua bidang saja, masih banyak bidang lainnya yang dimanfaatkan oleh sistem saat ini demi meraih keuntungan belaka. Kesejahteraan yang harusnya didapatkan oleh rakyat pun diabaikan begitu saja.
Lagi-lagi rakyat pun dibuat kecewa. Berbeda halnya dengan Islam yang memberi kesejahteraan rakyatnya karena kebutuhannya yang pasti dijamin oleh negara sehingga rakyat tak akan kecewa. Dalam Islam, negara akan menetapkan bahwa layanan pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan pokok dan menjadi hak bagi rakyat yang wajib dipenuhi oleh penguasa. Tak hanya dalam bidang pendidikan dan kesehatan saja, seluruh bidang yang ada pasti akan diatur sesuai syariat dari Allah SWT.
Penguasa dalam sistem Islam juga tak mungkin mengabaikan dan menyusahkan rakyatnya. Karena penguasa dalam islam berfungsi sebagai rain (pemimpin) dan junnah (perisai). Itu artinya, wajib bagi pemimpin untuk mengurus dan menyejahterakan rakyatnya.
Islam juga tak kalah kerennya, karena Islam mempunyai mekanisme sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyatnya. Tentunya bukan dari pajak seperti yang terjadi pada saat ini. Melainkan dana yang didapatkan berasal dari Baitul mal yang salah satunya dari pengelolaan SDA maupun jizyah. Sehingga tak ada satu pun orang yang terzalimi dengan kebijakan yang ditetapkan oleh negara.
Wallahua’lam.
Oleh: Najma Fatiha Fauziyah
(Sahabat Tinta Media)
Views: 0
