Tinta Media – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk ikut serta sebagai anggota Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump memunculkan pro dan kontra di kalangan intelektual dan beberapa pejabat yang khawatir atas keputusan ini, tidak terkecuali beberapa ormas Islam. Salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk keluar dari Dewan Perdamaian tersebut.
Pada Selasa, 2 Februari 2026 yang lalu Presiden Prabowo Subianto mengundang kurang lebih 16 ormas Islam, tokoh Islam, hingga pimpinan pondok pesantren sejumlah daerah untuk bertemu dan berdiskusi di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan berlangsung sekitar empat jam, salah satu topik utama yang dibahas yakni, keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Di hadapan para ulama dan Kiai yang hadir Prabowo menjelaskan secara gamblang alasan-alasan pemerintah memutuskan bergabung dalam organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump itu. Salah satu alasannya, karena Prabowo ingin membela dan membantu kemerdekaan rakyat Palestina (CNN Indonesia.com, 03/02/2026).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, usai pertemuan menyampaikan bahwa Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina. Kemudian, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti juga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut berjalan kondusif. Ia menyampaikan bahwa ormas Islam mendukung keputusan Indonesia bergabung dalam BoP.
MUI yang awalnya meminta Indonesia menarik diri dari BoP usai pertemuan juga menyatakan dukungannya sepanjang organisasi tersebut berjuang untuk kemaslahatan umat. Karena MUI berjuang untuk kemaslahatan umat. Jika di kemudian hari organisasi ini tidak memberikan kemaslahatan dan kebaikan kepada Palestina maka Indonesia akan keluar dari BoP. Hal ini disampaikan oleh Anwar sebagai perwakilan MUI (Liputan6.com, 04/02/2026).
Seluruh Ormas Islam yang diundang oleh Presiden Prabowo Subiato akhirnya menyampaikan dukungannya atas keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Ormas Islam yang awalnya menolak pun berbalik arah dengan mendukung keputusan Presiden ini. Hal ini karena mereka melihat Presiden berkomitmen untuk memperjuangkan perdamaian di Palestina dan berjanji jika tidak ada kemaslahatan yang didapatkan oleh Palestina dari organisasi tersebut, maka Indonesia akan menarik diri dari organisasi tersebut.
Mengapa harus dengan BoP? Padahal jelas-jelas ini merupakan organisasi buatan AS yang telah memberikan dukungan kepada Israel untuk menyerang Palestina secara ugal-ugalan. Ditambah lagi, penjajah Israel menjadi anggota dalam organisasi tersebut. Jika organisasi ini dibentuk untuk perdamaian Palestina mengapa pihak Palestina tidak diikutsertakkan dalam organisasi ini. Di tengah BoP ini pun, Israel masih terus menyerang Palestina.
Perdana Menteri (PM) Israel Banjamin Netanyahu baru-baru ini menegaskan bahwa otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah, tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan Gaza pasca perang nanti, “dengan cara apapun”. Ini disampaikannya dalam pertemuannya dengan utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff (detiknews.com, 04/02/2026).
Sementara itu, Israel terus melakukan serangan. Pada Rabu (04/02/2026), serangan tersebut menyebabkan 20 lebih warga Palestina syahid dan sejumlah lainnya luka-luka. Kolonel Hatim Karim Al-Falih menyampaikan berdasarkan data organisasi PBB meunjukkan pelanggaran Israel terhadap gencatan senjata telah melampaui 1.350 kasus, dengan korban lebih dari 524 orang syahid dan sekitar 1.400 luka-luka sejak gencatan senjata diberlakukan (SpiritofAqsa.com, 05/02/2026).
Semua data ini seharusnya lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa BoP ataupun solusi yang ditawarkan dari negara penjajah tidak akan memberikan perdamaian kepada Palestina. Solusi yang ditawarkan semata-mata untuk tujuan dan kepentingan negara penjajah semata bukan untuk umat muslim, khususnya Palestina. Hukum Internasional telah mengatur bahwa negara yang merdeka dapat menentukan nasibnya sendiri. Kenyataannya AS telah menafikan aturan ini dengan menyampaikan rancangan “New Gaza” di pertemuan dengan pemimpin dunia di Davos.
BoP hanyalah alat AS sebagai negara adidaya saat ini untuk mengikat negeri-negeri kaum Muslim agar mengikuti rencana-rencana AS demi mencapai tujuan dan kepentingannya. Ini sesuatu yang wajar, karena AS merupakan negara yang menerapkan kapitalisme yang berkuasa saat ini. Sistem kapitalisme yang standarnya kepentingan dan keuntungan. Intinya, mengharapkan perdamaian dari BoP yang jelas dibentuk oleh negara kapitalis yang hanya menginginkan keuntungan merupakan harapan semu. Sudah saatnya, umat Islam, khususnya ormas-ormas Islam menentukan sikap tegas dengan tidak ikut dalam rancangan negara penjajah.
Organisasi Internasional dalam Islam
Islam dengan pengaturan sistem politiknya yakni Khilafah akan membangun hubungan dengan negara-negara lain baik di bidang ekonomi, politik, budaya atau pendidikan berdasarkan syariat Islam. Seluruh urusan luar negerinya akan dipastikan bahwa dakwah Islam disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan cara terbaik. Salah satu pola hubungan tersebut adalah hubungan dengan negara-negara di luar Khilafah (negara-negara kafir). Negara-negara yang secara nyata menduduki dan memerangi umat Islam seperti yang dilakukan AS dan Israel ditetapkan kebijakan hubungan dengan harbi fi’lan sehingga, tidak boleh ada hubungan dengan negara-negara tersebut.
Warga yang berasal dari negara-negara tersebut tidak akan diizinkan memasuki wilayah Daulah Khilafah. Meski tengah gencatan senjata yang bersifat temporal, negara-negara tersebut tetap diperlakukan sebagai harbi fi’lan. Dari sini, jelas bahwa untuk berhubungan diplomatik saja dilarang oleh syariat terlebih lagi turut serta dalam lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh negara penjajah sebagai kepentingan hegemoni mereka di bidang politik dan ekonomi. Dengan mengikat negeri-negeri Muslim ke dalam organisasi yang dibentuk AS seperti BoP, maka AS dapat dengan mudah mengintervensi dan mempertahankan dominasinya atas negeri-negeri Muslim.
Allah mengharamkan ketundukan umat Islam dalam lembaga atau organisasi seperti ini. “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisa: 141). Selain itu, landasan berdirinya lembaga atau organisasi tersebut bertentangan dengan syariat. Karena itu, haram untuk ikut berpartisipasi di dalamnya.
Satu-satunya yang akan membebaskan Palestina adalah Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah akan menyerukan jihad untuk membebaskan Palestina sebagaimana telah dicontohkan oleh pasukan terbaik Islam yang dipimpin panglima perang Salahuddin Al-Ayyubbi. Perdamaian yang ditawarkan oleh AS melalui BoP atau solusi dua negara bukan solusi hakiki untuk Palestina. Sudah saatnya kita kembali kepada sistem yang akan melindungi kaum muslim di seluruh dunia yakni Daulah Khilafah yang menerapkan seluruh syariat Islam. Wallahualam bissawab.
Oleh: Ria Nurvika Ginting, S.H., M.H.,
Dosen FH
Views: 55
