Tinta Media – Indonesia menandatangani piagam keanggotaan Board of Peace (BoP) dalam forum internasional di Davos, dengan alasan untuk mendukung upaya perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Sebagai bagian dari komitmen keanggotaan, Indonesia wajib mengalokasikan dana sekitar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16–17 triliun). Di sisi lain, BoP dinilai berada di bawah pengaruh kuat Amerika Serikat, dan dalam berbagai pemberitaan internasional nama Donald Trump juga sering disebut terkait inisiatif tersebut (abc.net.au, 30/01/2026).
Akankah sebuah lembaga yang diinisiasi dan dipimpin oleh kafir penjajah benar-benar berpihak penuh pada kepentingan rakyat Gaza? Rasanya mustahil sebagai jalan perdamaian, alih-alih sebagai bagian dari strategi geopolitik dan ekonomi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Istilah “perdamaian” tidak selalu menghadirkan keadilan. Sejarah mengajarkan bahwa banyak penjajahan yang dibungkus dengan istilah “perdamaian”, “rekonstruksi”, dll. Dalam berbagai pemberitaan, nama Donald Trump sering dikaitkan dengan gagasan rekonstruksi Gaza yang mencakup pembangunan besar-besaran infrastruktur modern seperti kawasan bisnis, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan apartemen. Palestina sendiri tidak dilibatkan secara langsung dan setara dalam perumusan arah kebijakan. Jika benar keputusan strategis mengenai masa depan Gaza lebih banyak dirancang oleh pihak eksternal, maka muncul pertanyaan mendasar tentang kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri.
Sesungguhnya yang akan terjadi akan menambah penderitaan warga Palestina. Pendirian BoP bukan murni forum perdamaian, melainkan alat yang berpotensi mengarahkan ulang masa depan Gaza sesuai kepentingan geopolitik tertentu. Dalam perspektif ini, kehadiran negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, dapat dipersepsikan sebagai bentuk legitimasi simbolis terhadap agenda yang tidak berpihak pada aspirasi kemerdekaan Palestina. Adanya BoP dapat merampas kedaulatan rakyat Gaza karena membuka ruang pengelolaan wilayah oleh pihak asing. Kondisi ini merupakan bentuk penjajahan modern. Selain itu, dorongan pelucutan senjata terhadap Hamas atas nama stabilisasi keamanan dianggap tidak seimbang, sebab Israel tetap mempertahankan kekuatan militernya. Jika demikian, keamanan Gaza justru berada di tangan musuhnya sendiri. Di sisi lain, tidak adanya tuntutan pengecaman terhadap Israel.
Keterlibatan para pemimpin Muslim dalam BoP merupakan pengkhianatan terhadap rakyat Palestina, apalagi mereka duduk bersama Yahudi dan ikut serta dalam perencanaan penjajahan gaya baru. Sebagaimana Allah Swt. berfirman:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۤءَ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.” (QS Al-Ma’idah [5]: 51)
Palestina tidak membutuhkan forum seperti BoP ataupun rencana yang digagas oleh kafir penjajah, melainkan pembebasan dari Zionis Yahudi. Karena itu, solusi yang bersumber dari dewan internasional tidak akan menyentuh akar persoalan selama struktur ketimpangan dan kekuasaan tetap dibiarkan. Perdamaian hakiki bagi Palestina hanya akan terwujud jika Zionis terusir dari wilayah Palestina. Satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal ini adalah jihad. Khilafah adalah satu-satunya institusi yang akan mengomando jihad akbar untuk membebaskan Palestina. Khilafah adalah institusi pemerintahan Islam global. Sepanjang sejarah, Khilafah mampu memelihara kemuliaan Islam dan darah kaum Muslim. Oleh karena itu, cita-cita dan harapan umat Islam untuk mendirikan khilafah sebagai solusi atas penindasan yang terjadi di Palestina adalah pilihan yang rasional. Wallahualam bissawab.
Oleh: Afida Silmi, S.Pd.,
Sahabat Tinta Media
Views: 33
