Tinta Media – Peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia seharusnya menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang bangsa. Namun, di tengah semarak perayaan, ironi mencuat: rakyat masih berkutat dalam pusaran krisis sosial, ekonomi, dan pemikiran yang kian menekan.
Fakta yang Mengguncang
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) belum juga surut. Data industri mencatat hampir satu juta pekerja kehilangan mata pencaharian sepanjang tahun ini. Industri tekstil menjadi korban terbesar, disusul sektor teknologi dan manufaktur lain.
Sementara itu, fenomena “makan tabungan” semakin nyata. Laporan lembaga keuangan menunjukkan, banyak warga terutama kelas menengah terpaksa menguras simpanan demi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan stagnan, bahkan menurun. Sementara itu, harga kebutuhan pokok melambung dan pungutan negara kian bertambah. Para ekonom mengingatkan, situasi ini berpotensi menyeret kelas menengah jatuh ke jurang kemiskinan.
Di ranah ekonomi, sosial, budaya, dan politik, pemerintah menggelar berbagai agenda menjelang HUT RI. Majelis agama lintas iman membacakan deklarasi damai dan menyerukan komitmen kebangsaan. Kementerian Agama mendorong dialog antaragama untuk mencegah konflik rumah ibadah. Program deradikalisasi juga terus digencarkan lewat kolaborasi media dan pemuda.
Merdeka: Menyisakan Duka Nestapa Rakyat
Merdeka, tetapi rakyat masih terlilit derita. Delapan dekade merdeka, hidup kian terjajah. Pasalnya, bukan sekadar soal manajemen ekonomi yang buruk, melainkan sistem kapitalisme. Sistem yang membuat negeri ini tunduk pada kepentingan elite politik dan modal asing, daripada memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Sejumlah pengamat menilai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan para elite politik tidak menyentuh akar persoalan. Meski Indonesia bebas dari penjajahan fisik, namun realitasnya negara masih berada di bawah bayang-bayang dominasi politik Barat. Bukan pesta rakyat, bila tak mampu menghapus duka nestapa. Sistem yang dirancang menguntungkan segelintir pemilik modal dan kepentingan asing, sementara mayoritas rakyat dibiarkan berjuang sendiri menghadapi beban hidup.
Kemerdekaan Hakiki dalam Pandangan Islam
Dalam pandangan Islam, kegagalan negara menyejahterakan rakyat adalah konsekuensi logis dari rezim yang tunduk pada sistem kapitalisme. Sistem yang menempatkan loyalitasnya pada elite politik, penjajah, dan investor asing.
Kemerdekaan hakiki dalam pandangan Islam bukan pula sekadar bebas dari kolonialisme fisik, tetapi bebas dari penghambaan pada ideologi selain Islam. Dalam Islam, negara dan umat dituntut untuk taat sepenuhnya pada tauhid tanpa mencampuradukkan dengan paham atau agama lain. Berhukum hanya pada hukum Allah Swt., bukan untuk tunduk pada aturan buatan manusia yang bertentangan dengan syariat-Nya.
Solusi: Kembali pada Sistem yang Menyejahterakan
Sistem Islam menempatkan negara sebagai pengatur urusan rakyat secara menyeluruh. Kepemilikan umum dikelola demi kemaslahatan bersama. Kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan, dipenuhi negara tanpa diskriminasi. Lapangan kerja dibuka melalui kebijakan industrialisasi yang produktif, berpihak, dan mengutamakan rakyatnya.
Lebih dari itu, negara menjaga agar pemikiran umat tetap berpijak pada akidah Islam, terlindung dari serbuan ideologi asing yang merusak tatanan sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam kerangka ini, kemerdekaan adalah lepas dari belenggu sistem yang menindas dan kembali menata kehidupan sesuai hukum Allah Swt.
Perayaan kemerdekaan sejatinya bukan hanya pesta dan seremoni belaka. Ia adalah momentum untuk menimbang apakah bangsa ini benar-benar merdeka atau masih terimpit dalam berbagai krisis. Kemerdekaan hakiki hanya terwujud jika negeri ini kembali pada aturan Allah Swt., mengatur urusan rakyat dengan keadilan syariat-Nya, dan membebaskan diri dari belenggu sistem penjajahan modern. Wallahualam bissawab.
Oleh: Verry Verani
Sahabat Tinta Media
Views: 10
