Tinta Media – Kebijakan yang meresahkan masyarakat dengan memblokir rekening bank yang tidak digunakan lebih dari 3 bulan sudah mulai diterapkan. Banyak yang sudah menjadi korban. Seorang TKW asal Banyuwangi, uangnya hasil kerja di luar negeri sebesar 30 juta tidak bisa ditarik dari rekeningnya. Sementara itu, seorang bapak mengeluh dana simpanan yang rencananya untuk biaya kuliah anak juga ikut dibekukan. Lebih miris lagi, seorang perempuan curhat di sosial media bahwa uangnya di rekening untuk biaya operasi tidak bisa diambil karena sudah dibekukan.
Pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat, malah membuat mereka resah dengan merampas uang di rekening satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seyogianya pemerintah hadir untuk menciptakan rasa aman dan menjamin kesejahteraan rakyat, bukan malah merampas hak mereka. Pemerintah seperti preman yang dilindungi oleh hukum. Rakyat dipaksa mengikuti aturan zalim. Ini fakta yang terjadi dalam sistem demokrasi kapitalis.
Seharusnya, uang dan kekayaan dari koruptor yang dirampas, bukan uang rakyat hasil kerja keras. Bisa juga merampas hasil transaksi haram seperti judol dan pinjol yang nilainya fantastis. Semua kegiatan yang haram harus dihentikan agar rakyat benar-benar terlindungi dari dosa besar.
Lalu, untuk apa dana hasil merampas uang rakyat? Apa yang bisa dianalisis dari rekening menganggur yang tidak terdapat transaksi? Sementara itu, kita tahu bahwa para koruptor yang tertangkap KPK, uangnya tidak disimpan di bank. Mereka menyimpannya di bunker, tempat rahasia yang sengaja dibuat untuk menyimpan hasil mencuri uang rakyat. Harusnya PPATK bisa menganalisis transaksi uang haram yang dilakukan koruptor dan bandar judol, bukan malah membekukan uang rakyat yang tidak ada kaitannya dengan transaksi ilegal.
Lagi-lagi yang menjadi korban adalah rakyat yang sudah banyak kontribusinya untuk menggaji para pejabat. Mereka tidak punya keberanian menyita aset para mafia yang sudah merugikan negara. Banyak rakyat protes, namun tidak direspons dengan tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi negara yang tidak baik-baik saja. Rakyat dijawab dengan nyinyiran dan bahkan ancaman penjara.
Dari kejadian di atas, pemerintah harus lebih hati-hati saat mengambil satu kebijakan, jangan sampai rakyat yang dirugikan. Pemerintah harus lebih transparan setiap aliran dana yang masuk menjadi pendapatan negara serta digunakan untuk apa saja. Sangat tidak masuk akal jika negara sampai merugi dan harus menumpuk utang luar negeri. Pendapatan dari sektor pajak, perampasan aset rakyat, serta pengelolaan sumber daya alam digunakan untuk apa jika APBN sampai merugi. BUMN pun juga ikut merugi. Padahal, rakyat juga membayar listrik tidak pernah telat dan tidak pernah utang saat membeli BBM.
Sudah kewajiban negara untuk mengurusi urusan rakyat, bukan malah berbisnis dengan mereka. Sistem kapitalisme demokrasi sudah terbukti tidak pernah berpihak pada rakyat. Alih-alih negara hadir untuk mengurusi rakyat, justru menyengsarakan dan sibuk menghitung untung rugi. Saatnya kita kembali pada sistem Islam agar terjadi perubahan hakiki ke arah yang lebih baik. Wallahualam bissawab.
Oleh: Mochamad Efendi
Sahabat Tinta Media
Views: 30
