Tinta Media – Polemik di balik pemecatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, masih menimbulkan pertanyaan besar di kalangan sebagian rakyat Indonesia. Pasalnya, ia diberhentikan sebagai menteri secara tidak etis ketika sedang melakukan rapat dengan DPD. Pada waktu itu pula, penggantinya sudah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo.
Alasan pemecatannya pun hingga kini belum ada konfirmasi langsung dari istana ataupun pihak yang berwenang. Hal tersebut memunculkan berbagai spekulasi dari netizen maupun masyarakat Indonesia bahwa ia dipecat karena adanya gesekan dengan internal istana. Spekulasi ini muncul karena rakyat melihat adanya kejujuran dari sosok Purbaya, di mana ia berani merombak Dirjen Pajak dan Bea Cukai.
Pertanyaan ini pun menguat karena menteri yang dianggap kurang kompeten justru tetap dipertahankan, seperti Raja Juli Antoni yang dianggap gagal dan kurang tanggap dalam menangani kasus karhutla, ataupun Bahlil yang penuh kontroversi, tetapi tetap aman dalam jabatannya. Korbannya justru sosok Purbaya yang dicintai masyarakat.
Walaupun sebenarnya, ini bukan pertama kalinya kasus seperti ini terjadi. Pada tahun 2016, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengalami hal yang serupa karena gaya koboi yang mirip dengan Purbaya. Banyak lagi menteri yang dianggap kompeten justru dipecat dari jabatannya. Maka dari itu, jika hari ini kompetensi tidak dijadikan prioritas dalam mengelola negara, menteri seperti apa yang diharapkan?
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang-orang kompeten di dalamnya, mulai dari B.J. Habibie pada zaman dahulu hingga mungkin Anies Baswedan yang sekarang menjadi anggota Dewan Penasihat Kota Riyadh. Padahal, dahulu ia pernah dipecat dari Kementerian Pendidikan. Hal seperti ini membuat Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten. Mulai dari pemimpin tertinggi negara ini yang penuh kontroversi dalam setiap pidato dan keputusannya, ditambah lagi menteri-menteri yang kontroversial serta korupsi di jabatan-jabatan tinggi pemerintahan, belum lagi program-program presiden yang tidak terealisasi dengan benar kepada rakyat.
Lantas, bagaimana bisa negara sebesar Indonesia diisi oleh kepemimpinan seperti ini dan program-program yang tidak prorakyat? Di manakah letak permasalahannya?
Kalau kita mau menelisik lebih dalam, ternyata kekuasaan di Indonesia selama ini hanya menjadi bisnis bagi elite politik. Hal ini pernah disampaikan langsung oleh Pak Prabowo ketika ia belum menjabat sebagai presiden. Ia menyampaikan bahwa bisnisnya banyak yang mandek karena tidak berkuasa selama 20 tahun. Artinya, ia ingin berkuasa untuk mengembalikan bisnisnya, bukan untuk rakyatnya.
Oleh karena itu, bisa jadi pemecatan orang-orang kompeten di kalangan pemerintah hari ini memiliki faktor bisnis dan kepentingan internal di dalam pemerintahan. Karena bagi mereka, yang terpenting adalah bisnis, bukan rakyat.
Andai kita mau melihat data kekayaan di Indonesia, kekayaan tersebut hanya dimiliki oleh segelintir elite politik saja. Jumlahnya pun sangat jauh dibandingkan dengan kekayaan orang-orang kelas menengah ke bawah. Ditambah lagi, biaya untuk pemilu yang sangat mahal membuat kekuasaan menjadi jalan untuk mengembalikan dana mereka. Jadi, siapa pun yang menghalangi mereka mendapatkan keuntungan dari pemerintahan pasti akan disingkirkan.
Semua ini terjadi tidak lepas dari sistem pemerintahan yang rusak. Sebab, pemerintahan Indonesia hari ini tidak memiliki aturan tetap yang dapat menyejahterakan masyarakat. Sistem hari ini begitu mudah diubah sesuai kebutuhan para korporat dan pemilik kepentingan. Ini terbukti mulai dari pemilihan presiden hingga menteri yang ada. Semua dipilih berdasarkan ketundukan pada penguasa, bukan kompetensi.
Oleh karena itu, semua ini akan tetap terjadi jika yang diganti hanya pemimpinnya tanpa mengubah sistemnya. Jika perubahan ini ingin dilakukan, yang perlu disiapkan adalah orang-orang yang tepercaya, jujur, serta kompeten di bidangnya, kemudian didukung oleh sistem yang tepat. Karena yang menjalankan sistem juga manusia, sistem yang baik akan berjalan dengan baik sesuai dengan orang yang menjalankannya.
Sistem yang baik juga dilihat dari ideologi yang diemban. Sebab, dari ideologi tersebutlah lahir peraturan-peraturan bagi masyarakat. Peraturan inilah yang akan membawa kepada kesejahteraan. Maka, hanya ada satu ideologi yang mampu mengubah ini, yaitu Islam. Kalau kita bandingkan, Islam adalah satu-satunya ideologi yang berasal dari Sang Pencipta. Ideologi seperti kapitalisme dan sosialisme, keduanya memiliki peraturan yang berasal dari manusia itu sendiri sehingga tidak mungkin menghasilkan kesejahteraan. Sebab, pemahaman mereka tentang kehidupan adalah materi sehingga peraturan yang lahir akan terfokus pada materi saja.
Di sinilah peran kita bahwa perubahan ini tidak akan tercapai tanpa adanya perubahan ideologis dan peraturan. Kita sebagai seorang Muslim sudah waktunya untuk kembali menjalankan sistem Islam untuk memajukan kembali Indonesia dan menjadi negara yang diberkahi.
Oleh: Azzaky Ali
(Remaja Pecinta Masjid)
Views: 3
