Rp565 Triliun Hangus, 5.310 Nyawa Melayang: Karhutla, Kejahatan Sistemis yang Mengancam Rakyat

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Threads
Rp565 Triliun Hangus, 5.310 Nyawa Melayang: Karhutla, Kejahatan Sistemis yang Mengancam Rakyat

Tinta Media – Proyeksi lembaga riset Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan angka yang mengerikan. Hingga September 2026, polusi udara di Indonesia diprediksi merenggut 5.310 nyawa. Sebanyak 3.560 di antaranya disebabkan langsung oleh kebakaran hutan dan lahan (Kompas, 30/10/2026).

Asap karhutla bukan sekadar asap biasa. Anggota UKK Respirologi IDAI, Khairiadi Ismail, menjelaskan bahwa asap tersebut mengandung PM 10, PM 2,5, karbon monoksida, ozon permukaan, nitrogen oksida, dan gas aldehid. Kombinasi polutan ini merusak paru-paru jauh lebih parah dibandingkan debu gunung berapi.

Data Kementerian Kesehatan (18 Agustus – 21 Oktober 2026) mencatat 333.470 kasus ISPA di wilayah terdampak. Yang paling memilukan, 70.239 kasus menimpa anak di bawah lima tahun yang bahkan belum mengerti apa itu korporasi (Prohealth.id, 4/11/2026).

Dari sisi ekonomi, Celios menghitung total kerugian mencapai Rp 565,03 triliun, dengan Rp 340,38 triliun hilang akibat rusaknya aset dan lumpuhnya aktivitas ekonomi (Mojok.co, 3/11/2026).

Kapitalisme: Hutan Jadi Komoditas, Negara Jadi Makelar

Kenapa karhutla terus berulang setiap tahun? Jawabannya, bukan karena musim kemarau, tapi karena sistem.

Besarnya korban dan kerugian ini membuktikan ada kegagalan sistemis dalam pengelolaan hutan dan lahan. Negara terlihat tidak mampu melindungi warganya, karena penanganan yang lambat membuat kebakaran berlangsung lama dan meluas.

Mitigasi yang minim membuat karhutla seperti dibiarkan terjadi setiap tahun. Kalaupun api akhirnya padam, itu lebih sering karena hujan turun, bukan karena upaya pemadaman yang tuntas. Padahal, dampaknya tidak berhenti saat api padam. Gangguan pernapasan bersifat jangka panjang, dan roda perekonomian juga ikut terhenti karena aktivitas warga terganggu.

Akar persoalannya terletak pada paradigma kapitalisme yang memperlakukan hutan sebagai barang dagangan. Hutan dinilai dari seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan, bukan sebagai titipan yang wajib dipelihara. Dalam logika ini, membakar lahan menjadi cara paling murah untuk membuka perkebunan baru, sehingga praktik tersebut seolah dimaklumi.

Di sisi lain, kapitalisme telah mereduksi fungsi negara menjadi sekadar pembuat aturan. Ironisnya, aturan yang lahir justru lebih berpihak kepada pemilik modal daripada kepada rakyat yang menghirup asap setiap hari.

Dalam kapitalisme, hutan dipandang sebagai komoditas yang harus menghasilkan profit. Membakar lahan adalah cara termurah untuk membuka kebun sawit. Negara hanya berperan sebagai pembuat regulasi, dan regulasi itu justru dibuat untuk melayani pemilik modal.

Islam: Negara Adalah Perisai, Bukan Penonton

Islam memosisikan negara bukan sebagai regulator, tapi sebagai raa’in dan junnah (pengurus dan perisai).

Rasulullah saw. bersabda: “Imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari Muslim)

Artinya, ketika rakyat sesak napas, pemimpinlah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Beberapa upaya yang dilakukan negara untuk menangani karhutla adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemadaman total

Islam mewajibkan negara mencegah dharar (bahaya yang mengancam nyawa). Jika api muncul, negara wajib mengerahkan seluruh kekuatan: pemadam, militer, dana baitulmal, hingga teknologi, agar api tidak berlarut-larut menunggu hujan.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih: “Adh-dhararu yuzaal” (bahaya harus dihilangkan.

2. Kesehatan gratis sebagai hak, bukan bansos

Korban ISPA tidak boleh dipersulit biaya. Dalam Islam, kesehatan adalah hak dasar yang dijamin negara dari harta milik umum (tambang, hutan, migas).

Rasulullah saw. bersabda: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api (energi).” (HR. Abu Dawud)

Harta milik umum inilah yang seharusnya membiayai rumah sakit gratis, bukan dari pajak rakyat yang sudah sesak napas.

3. Hukum tegas tanpa pandang bulu

Siapa pun yang membakar hutan, baik korporasi maupun pejabat yang terlibat, wajib dihukum berat hingga jera.

Allah Swt. berfirman: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan.” (QS. Al-Baqarah: 205)

Ayat ini menegaskan, perusak lingkungan adalah musuh Allah. Dalam Islam, sanksi bagi perusak ini adalah takzir yang berat, termasuk penyitaan aset dan hukuman penjara—agar tidak ada lagi yang berani membakar hutan demi cuan.

Karhutla bukan takdir, bukan juga bencana alam. Ia adalah buah dari sistem kapitalisme yang menjadikan hutan sebagai komoditas. Selama sistem ini dipertahankan, setiap tahun kita akan menghitung lagi berapa bayi yang kena ISPA dan berapa triliun yang hangus.

Islam menawarkan penyelesaian tuntas: negara sebagai perisai yang mencegah kerusakan, menjamin kesehatan gratis, dan menghukum tegas perusak lingkungan.

Oleh: Nayla Diana
(Sahabat Tinta Media, Sidoarjo)

Loading

Views: 4

TintaMedia.Com : Menebar opini Islam di tengah-tengah umat yang terkungkung sistem kehidupan sekuler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TULISAN TERBARU

SEDANG TRENDING

MENANGKAN OPINI ISLAM

JADWAL SHOLAT DI KOTA ANDA