Tinta Media – Pidato para pemimpin negeri di forum internasional kerap dipenuhi diksi indah: stabilitas, perdamaian, pertumbuhan ekonomi, dan optimisme masa depan. Indonesia pun tak luput dari narasi tersebut.
Di panggung global, negeri ini digambarkan aman, stabil, dan menjanjikan. Namun, di dalam negeri, rakyat justru hidup dalam tekanan ekonomi, ketidakpastian kerja, serta ketimpangan yang kian mencolok. Di sinilah politik pencitraan global berubah menjadi krisis orientasi kekuasaan.
Forum internasional seperti PBB bukan ruang kejujuran struktural, melainkan arena legitimasi sistem global. Negara-negara berkembang dipaksa tampil “baik-baik saja” demi menjaga kepercayaan investor dan lembaga keuangan internasional. Akibatnya, realitas pahit rakyat disamarkan, sementara keberhasilan semu dipoles melalui statistik makro. Inilah watak kapitalisme global: yang penting pasar tenang, walaupun rakyat menderita di belakang.
Kapitalisme menjadikan negara sekadar fasilitator modal. Ukuran keberhasilan bukan lagi terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, melainkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, derasnya investasi, dan stabilnya iklim bisnis. Tak heran jika penguasa lebih sibuk berbicara tentang citra dan kepercayaan global daripada keadilan sosial.
Rakyat direduksi menjadi angka, bukan manusia yang harus dijamin kehidupannya oleh negara. Maka, narasi “ekonomi damai dan stabil” patut dipertanyakan. Damai bagi siapa? Stabil untuk siapa? Bagi pemodal besar dan elite ekonomi, mungkin iya. Namun, bagi buruh yang terancam PHK, petani yang dikalahkan oleh impor, pelaku UMKM yang dicekik regulasi, serta generasi muda yang kehilangan masa depan, stabilitas itu hanyalah slogan kosong. Ini bukan krisis manajemen, melainkan krisis sistem.
Kapitalisme secara inheren melahirkan ketimpangan. Harta bernilai ekonomis menumpuk pada segelintir orang, sementara mayoritas rakyat berjuang mempertahankan hidup. Negara yang tunduk pada sistem ini akan selalu lebih loyal kepada kepentingan modal daripada amanah rakyatnya. Maka, wajar jika pidato internasional terasa seperti kebohongan moral, bukan karena datanya salah, melainkan karena fakta sebenarnya disembunyikan.
Islam menawarkan paradigma yang berlawanan secara total. Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan alat pencitraan. Tujuan negara bukan menjaga pasar, melainkan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Rasulullah ﷺ bersabda,
“Imam (pemimpin) adalah pengurus urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”
(HR Bukhari dan Muslim)
Dalam sistem Islam, ekonomi tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Negara wajib mengelola sumber daya alam sebagai milik umum untuk mengurusi kebutuhan rakyat. Sumber daya alam tidak boleh dikapitalisasi oleh segelintir korporasi.
Dalam Islam, riba diharamkan dan utang berbunga ditolak. Islam mengatur agar harta kekayaan tidak berputar di kalangan orang kaya saja (QS Al-Hasyr: 7). Ini bukan utopis, melainkan sistem yang telah membuktikan keadilan sosial selama berabad-abad.
Karena itu, Islam tidak membutuhkan pencitraan global untuk memperoleh legitimasi. Legitimasi Islam lahir dari keadilan hukum syarak, bukan dari pujian forum internasional. Ketika kebutuhan rakyat terpenuhi, negara tidak perlu membual di hadapan dunia. Dunia justru akan menyaksikan sendiri bagaimana sistem Islam diterapkan dalam sebuah negara yang berdaulat.
Oleh sebab itu, persoalan bangsa ini tidak akan selesai dengan memutarbalikkan fakta, memainkan narasi, atau sekadar memperbaiki pidato-pidato. Selama kapitalisme tetap menjadi fondasi dan negara tunduk pada kepentingan kufur global, penderitaan rakyat akan terus dianggap sebagai “biaya pembangunan”.
Dengan demikian, sudah saatnya umat jujur dan berani menyatakan bahwa krisis hari ini adalah krisis sistemis. Islam tidak sekadar memperbaiki moral, tetapi menawarkan solusi peradaban. Tanpa perubahan sistem ideologi, politik pencitraan di tingkat regional maupun global hanya akan melahirkan kebohongan demi kebohongan yang menyesatkan, sementara urusan politik dalam negeri dan kebutuhan rakyat terus terbengkalai. Wallahualam bissawab.
Oleh: Verry Verani,
Sahabat Tinta Media
Views: 20
