AEPI: Sistem Negara dan Pemerintahan Berkaitan Erat dengan Ekonomi

Tinta Media – Ketua Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia
(AEPI) Salamuddin Daeng menyatakan bahwa sistem negara dan pemerintahan itu
berkaitan erat dengan ekonomi.

“Sistem negara dan pemerintahan itu berkaitan erat
dengan ekonomi, pertumbuhan, dan kecepatan kemajuan material ekonomi sebuah
negara,” tuturnya kepada Tinta Media, Ahad (10/11/2024).

Mengenai keterkaitan pemerintahan dengan ekonomi itu,
Salamuddin membandingkan perekonomian Indonesia dengan Cina.

“Pada 1997 sebelum Indonesia melakukan reformasi, GDP per
kapita Indonesia 1054,35 USD, sementara Cina 780,74 USD, jauh tertinggal
dibandingkan Indonesia. Anehnya elite Indonesia tidak sabar, terprovokasi oleh
pihak luar, lalu dengan sembarangan melakukan amandemen UUD 1945, secara
mendasar dan keseluruhan isi daripada UUD kemerdekaan 1945 berubah,”
ungkapnya.

Ia melanjutkan, dengan amandemen itu terjadi transfer of
power atau transfer kekuasaan dari tangan negara kepada tangan oligarki
swasta, yang diawali dengan transfer uang melalui KLBI dan BLBI seluruhnya
senilai 639,13 triliun atau 6 kali APBN Indonesia waktu itu.

“Selanjutnya dilanjutkan dengan transfer otoritas
moneter dan fiskal kepada oligarki swasta melalui perubahan seluruh UU dibidang
ekonomi, moneter dan sumber daya alam. Maka apa yang terjadi kemudian? Ekonomi
Indonesia menuju kemunduran, secara terstruktur, sistematis dan masif,
dilemahkan,” imbuhnya.

Ia menerangkan, kemunduran tersebut disebabkan oleh sistem
yang didesain secara utuh oleh pihak luar, oleh pihak asing melalui berbagai
utang, bantuan, untuk mengubah semua UUD dan UU. “Sementara Cina tetap
seperti dulu hanya modifikasi sistem, tidak meninggalkan fondasinya. Kekuasaan
negara dan pemerintahannya utuh, tidak didikte asing,” paparnya.

Oleh karena itu ia tidak heran kalau tahun 2023 GDP per
kapita Cina mencapai 12.614 USD, jauh meninggalkan Indonesia yang hanya
memiliki GDP per kapita senilai 4940 USD.

“GDP per kapita Indonesia hanya sepertiga dari apa yang
diraih Cina dalam waktu 25 tahun. Itulah yang dihasilkan oleh transfer
kekuasaan oleh Indonesia ke tangan oligarki swasta dan asing yang sekarang
mengendalikan negara Indonesia,” pungkasnya.[] Ajira