Tinta Media – Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa Papua masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tertinggi dan gizi buruk akut. Namun, di daerah itu hanya terdapat 1% dapur Makan bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi. Sedangkan daerah Jawa (wilayah dengan angka stunting terendah) jumlah dapurnya mencapai 53 % (BBCNewsIndonesia, 28/07/2026)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menemukan adanya 414 SPPG fiktif yang tidak beroperasi, tetapi mendapatkan transferan anggaran, bahkan ada yang memiliki akun ganda saat melakukan pemeriksaan ribuan rekening virtual account milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) (kumparanNews, 31/07/2026).
Ketika Sistem yang Cacat Struktural Membuat Sebuah Kebijakan
Faktanya, program MBG tidak benar-benar berfokus untuk menyelesaikan problem stunting dan gizi buruk. Indikator keberhasilan justru realisasi anggaran, bukan terselesaikannya problem yang menjadi latar belakang lahirnya program ini, yaitu mengatasi gizi buruk masyarakat terutama bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui.
Fakta selanjutnya, tampak pada sektor yang semestinya diprioritaskan untuk anggaran krusial seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, tertular) justru tersedot untuk program-program populis seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan sejenisnya sehingga berdampak buruk pada kaum ibu dan generasi.
Ironisnya, bukan hanya soal populis belaka, tetapi juga ajang bancakan kroni penguasa/pejabat, kebijakan berbasis kepentingan elit yang bermain di belakangnya.
Kebijakan yang lahir pun cenderung tidak berbasis data—stunting, misalnya—tidak berpihak pada rakyat. Persoalan ini sejatinya tidak mungkin berdiri sendiri, melainkan cermin asli sistem kapitalisme.
Pembuatan kebijakan dalam kapitalisme berorientasi pada pencitraan penguasa (untuk kepentingan kontestasi pada periode berikutnya) dan bagi-bagi keuntungan untuk segelintir pihak yang berada di lingkaran pendukungnya.
Sistem demokrasi menjadikan penguasa sibuk mengamankan barisannya dengan kebijakan yang menguntungkan mereka, bukan memikirkan nasib rakyat.
Ini disebabkan karena politik demokrasi membutuhkan biaya yang sangat mahal sehingga terjadi pengelembungan dana, terutama untuk kepentingan pemilu, dari pada benar-benar memikirkan rakyatnya.
Islam: Solusi Kegagalan Sistem Kepemimpinan Kapitalisme
Dalam pandangan Islam, kedudukan penguasa adalah raa’in (pengurus). Setiap kebijakan akan dimintai pertanggungjawabkan di dunia maupun di hadapan Allah kelak di akhirat. Bahkan, penderitaan satu orang rakyat saja akan diperhatikan, tidak ada yang diabaikan, apalagi menyangkut nyawa manusia.
Kebijakan yang lahir dalam sistem Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat. Fokus utamanya adalah menyelesaian persoalan yang dihadapi rakyat, tidak sibuk dengan membangun pencitraan diri di hadapan publik.
Adapaun mekanisme pengangkatan pemimpin (khalifah) dalam Islam adalah mudah, efektif, dan efisien sehingga tidak butuh banyak biaya yang menghasilkan politik balas budi dengan mempermainkan anggaran kebijakan demi mengembalikan modal kekuasaan.
Ini adalah persoalan sistemik yang hanya dapat dituntaskan dengan mengganti sistem itu sendiri, dari demokrasi-kapitalisme yang melahirkan penguasa berorientasi pencitraan, menuju sistem Islam—Khilafah—yang melahirkan pemimpin sejati bagi umatnya. Wallahu a’lam bishawwab.
Oleh: Yuyun Maslukhah, S.Sn,
Sahabat Tinta Media
Views: 2
