Tinta Media – Senin (14/9/2026), Purbaya yang sedang memimpin rapat tiba-tiba harus diputus karena ada telepon dari Mensesneg. Dalam hitungan detik, Purbaya tidak lagi menjabat. Sejatinya, kejadian ini merupakan keniscayaan dalam sistem sekuler demokrasi. Sistem yang diagungkan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat hanya merupakan simbolis semu. Sistem yang juga dikenal sebagai sistem politik berbiaya mahal. Seorang pemimpin negara yang dipilih oleh rakyatnya sendiri tentunya akan memikirkan kepentingan rakyat, bukan segelintir orang yang berkuasa. Namun, inilah demokrasi sekuler. Potret kepemimpinan yang pro kepada kepentingan modal. Berbagai kursi empuk akan diisi oleh orang-orang yang membawa berbagai kepentingan tanpa melihat kemampuan dan kompetensi diri. Alhasil, para pejabat yang memimpin tidak akan mungkin memikirkan bagaimana cara menyejahterakan rakyat, namun sibuk memperkaya diri dan parpol, sekaligus melayani kepentingan para sponsor. Tercatat, menjelang dua tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo sudah enam kali melakukan perombakan, yaitu pengangkatan, pergeseran posisi, hingga pembentukan badan baru—sebagai imbas efisiensi anggaran. Perombakan ini menjadi kontroversial. Pasalnya, pada pagi hari di hari yang sama, Purbaya sedang memimpin rapat kerja bersama Komite VI DPD RI. Namun, hanya dalam hitungan jam, konstelasi politik fiskal berubah total.
Kabinet yang terdiri atas 49 menteri dan 56 wakil menteri ini masih menjadi perbincangan pro dan kontra oleh masyarakat, terutama pengamat politik. Contohnya saja, pencopotan jabatan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Diketahui, menteri yang diberi gelar ala koboi ini berani mengambil keputusan besar yaitu memutasikan 400 pejabat di Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak dan Bea Cukai, fungsional di badan layanan umum (BLU), serta jajaran direksi special mission vehicle (SMV). Hal ini dilakukannya untuk memutus jejaring mafia pajak atau para pejabat bermental korup dengan para pengusaha atau oligarki. Namun, inilah cerminan dari reshuffle yang sebenarnya. Satu telepon dari Presiden pada saat rapat rutin, merobohkan seketika tujuan menteri ini untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara yang marak dengan praktik korupsi. Reshuffle digelar, mutasi pun dibatalkan.
Fakta membuktikan, alasan reshuffle tampak didorong oleh kepentingan kalibrasi politik dan kekuasaan. Adanya dinamika kebijakan internal yang tebang pilih dengan kepentingan segelintir orang. Terkait hal itu, penempatan dan pencopotan jabatan strategis termasuk reshuffle menteri disebut sebagai bagi-bagi kue kekuasaan serta target melayani kepentingan para sponsor kekuasaan, khususnya para pemilik modal. Jika ada yang dipandang sudah tidak sejalan, cara koreksi yang paling cepat adalah menggeser, mengganti, atau membuang. Biasanya, bahasa politik yang digunakan adalah agar ritme kerja kabinet dengan visi presiden tetap sejalan. Berbagai alasan disampaikan, tetapi semuanya kental dengan kepentingan menjaga hegemoni kapitalis dalam lingkaran kekuasaan
Gagalnya Sistem Demokrasi Membentuk Pemimpin
Kepemimpinan harus disandarkan pada tujuan yang jelas. Demokrasi yang lahir dari asas sekularisme jelas merupakan akar permasalahan saat ini. Sistem aturan yang dibuat oleh manusia yang serba lemah, kurang, dan terbatas tidak akan mungkin bisa membuat aturan pada dirinya sendiri. Inilah yang harus disadarkan pada umat saat ini. Kerusakan ini terjadi bukan karena individunya, namun pemikiran pada individu yang hidup atas asas tidak takut atau enggan dengan aturan Tuhan.
Bukan hanya itu, sistem politik ini juga dikenal sebagai sistem politik besi. Sistem yang punya pola permainannya sendiri. Siapa pun yang masuk akan dipaksa untuk mengikuti. Jika tidak mau berkompromi, siap-siap disingkirkan, bahkan dicap mengganggu kekuasaan alias radikal. Sangat jelas dan nyata bagi umat yang berpikir sistem ini sudah tidak layak, bahkan gagal dalam membentuk karakter pemimpin yang amanah, tanggung jawab, dan dicintai oleh rakyatnya.
Saatnya Umat Sadar
Fakta kerusakan sudah tampak jelas. Kerusakan dan kebusukan para penguasa akan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat makin merebak. Namun, rendahnya pemikiran umat saat ini adalah masih berfokusnya pada sosok atau personal sehingga tuntutan perubahan juga fokus pada perubahan personal. Jika pemimpin A tidak amanah, maka ganti dengan pemimpin B, begitu selanjutnya. Kebijakan yang memproduksi berbagai kerusakan dan menjauhkan umat dari kebaikan serta keberkahan. Perubahan yang semestinya diperjuangkan bukan sekadar perubahan personal, melainkan perubahan sistem dari sistem sekuler pada sistem yang benar yaitu sistem satu-satunya dari Sang Pencipta. Pasalnya, hanya sistem Islamlah yang tegak di atas asas atau fondasi yang kuat dan benar, yakni keimanan kepada Allah Swt., serta memiliki seperangkat aturan kehidupan yang sempurna. Akidah dan aturan inilah yang akan tertanam pada diri para penguasa untuk menjalankan amanah kepemimpinannya dengan dilingkupi suasana ruhiyah, yakni keimanan bahwa amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hari penghisaban.
Sungguh, reshuffle kabinet atau kebijakan apapun tidak akan menghasilkan perubahan sama sekali walaupun ada seseorang atau sekelompok oknum yang berusaha mencoba untuk membenarkan. Namun, itu semua sia-sia selama jumlah umat yang sadar tentang urgensi dan kewajiban perubahan ke arah Islam pun masih minoritas. Hal ini sebagaimana terjadi pada masyarakat Makkah. Dari sinilah umat harus mencontoh atas apa yang dilakukan oleh Rasululah dan para sahabat. Diutusnya Mush’ab bin Umair menjadi perantara menarik dukungan para tokoh kunci Madinah sehingga mayoritas masyarakat Madinah pun menginginkan kepemimpinan Islam. Sehingga, terjadi penyerahan kekuasaan kepada baginda Rasulullah saw. pada peristiwa Baiat Aqabah kedua. Jika melihat fakta hari ini, proses transformasi sosial sebesar ini tidak akan mungkin dilakukan dengan kekuatan personal atau komunitas biasa. Perubahan revolusioner ini hanya mungkin dilakukan di bawah kepemimpinan partai politik Islam yang punya visi ideologis dan seperangkat pemahaman beserta kerangka kerja yang dipastikan syar’i dan mengarah pada tujuan. Partai politik seperti ini harusnya ada di tengah umat dan perannya dalam dakwah pun dirasakan, meski berbagai tantangan dan hambatan terus diciptakan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, partai diharapkan terus menguatkan peran politiknya sekaligus memperbanyak kader yang siap melebur di tengah umat untuk menjalankan misi dakwah Rasul saw., yaitu mengubah masyarakat rusak menjadi masyarakat Islam tanpa kekerasan. Sungguh, tegaknya sistem kepemimpinan Islam adalah sebuah kepastian.
“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik.” (QS An-Nur: 55).
Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Rahmi Lubis
(Sahabat Tinta Media)
Views: 3
