Tinta Media – Ini bukan sekadar soal angka rupiah! Ketika nilai tukar rupiah tertekan hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS, yang patut dipersoalkan bukan hanya bagaimana pemerintah menahan pelemahan kurs. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar: mengapa negeri yang dianugerahi kekayaan alam melimpah justru begitu mudah terseret gejolak ekonomi global?
Pada 25 September 2026, rupiah dilaporkan berada di kisaran Rp17.935 per dolar AS dan mengalami tekanan antara lain akibat penguatan dolar serta meningkatnya imbal hasil surat utang Amerika Serikat. Bank Indonesia melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Fakta ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih sangat terhubung dengan dinamika keuangan global.
Bagi rakyat, gejolak kurs bukan urusan para ekonom semata. Pelemahan mata uang dapat meningkatkan biaya barang impor dan bahan baku yang menggunakan komponen dari luar negeri. Pada akhirnya, tekanan tersebut berpotensi merembet ke biaya produksi dan harga yang dibayar masyarakat.
Akar Masalahnya Apa?
Selama ini persoalan ekonomi sering disederhanakan menjadi masalah pertumbuhan, investasi, suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Pemerintah kemudian dituntut menjaga kepercayaan pasar agar modal tetap masuk dan perekonomian tetap bergerak. Namun, pendekatan seperti ini menyisakan persoalan mendasar. Jika perekonomian sangat bergantung pada modal, pasar, dan sistem keuangan global, perubahan kebijakan negara besar dapat ikut mengguncang negara berkembang.
Inilah salah satu konsekuensi paradigma kapitalisme yang menempatkan mekanisme pasar dan kebebasan kepemilikan sebagai bagian penting dalam kehidupan ekonomi. Ketika kepentingan modal menjadi kekuatan dominan, negara menghadapi tekanan untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika pasar.
Padahal, Indonesia bukan negeri miskin sumber daya. Minyak, gas, batu bara, nikel, emas, hutan, laut, dan berbagai kekayaan alam lainnya merupakan aset strategis. Persoalannya adalah siapa yang menguasai, siapa yang mengelola, dan untuk siapa hasilnya dikembalikan?
Islam Tidak Membiarkan Kekayaan Menumpuk
Islam mempunyai paradigma ekonomi yang berbeda. Tujuan politik ekonomi Islam bukan sekadar mengejar pertumbuhan angka statistik, melainkan menjamin setiap individu memperoleh kebutuhan pokoknya dan menciptakan distribusi kekayaan yang benar.
Allah Swt. berfirman, “… agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS al-Hasyr [59]: 7)
Islam juga menetapkan adanya kepemilikan umum. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud)
Hadis tersebut menjadi dasar penting dalam pengaturan kepemilikan sumber daya tertentu yang menyangkut kepentingan masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan sumber daya strategis yang menjadi hak umum dikuasai secara bebas oleh segelintir pihak. Negara justru berkewajiban mengelolanya sehingga manfaatnya kembali kepada rakyat.
Dengan paradigma seperti ini, kekayaan alam tidak semata-mata dipandang sebagai objek bisnis dan sumber keuntungan. Ia merupakan amanah yang harus dikelola sesuai ketentuan syariat.
Bukan Tambal Sulam Ekonomi
Islam juga mempunyai aturan mengenai keuangan. Riba diharamkan dengan tegas: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS al-Baqarah [2]: 275)
Karena itu, ekonomi Islam tidak dibangun dengan menjadikan riba sebagai fondasi. Islam mengatur kepemilikan, perdagangan, mata uang, distribusi kekayaan, pengelolaan sumber daya alam, hingga peran negara secara menyeluruh.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)
Artinya, negara bukan sekadar regulator yang berdiri di tengah-tengah kepentingan pasar. Negara adalah pengurus rakyat yang bertanggung jawab memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu.
Saatnya Berani Mengubah Arah
Pelemahan rupiah semestinya tidak berhenti pada perdebatan tentang berapa rupiah kurs hari ini atau berapa besar intervensi yang harus dilakukan bank sentral. Itu penting, tetapi belum menyentuh persoalan paling mendasar.
Selama struktur ekonomi tetap bergantung pada sistem keuangan global dan pengelolaan kekayaan negeri tidak sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan rakyat, berbagai gejolak akan terus menjadi ancaman.
Maka, umat perlu melihat persoalan ekonomi dari akar ideologisnya—apakah kapitalisme benar-benar mampu menghadirkan kemandirian dan distribusi kekayaan yang adil, ataukah sudah saatnya sistem ekonomi Islam dikaji dan diterapkan secara menyeluruh? Sebab, negeri yang kaya tidak seharusnya terus hidup dalam ketergantungan.
Jangan hanya sibuk menjaga angka rupiah. Bangun sistem yang membuat kekayaan negeri benar-benar menjaga rakyat. Sebab, masalah ekonomi tidak akan selesai hanya dengan memperbaiki gejalanya, ketika akar sistemnya tetap dibiarkan.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Dani Al-Haritsi
Sahabat Tinta Media Garut
Views: 3
