Tinta Media – Ramadan sudah berakhir, Mengutip data yang dihimpun dari Posko Pusat Angkutan Lebaran terpadu tahun 2025 Pada h-9 lebaran lalu, sudah mulai terlihat peningkatan kendaraan pada semua moda transportasi umum, baik darat, laut, udara maupun kereta api. Hal ini disampaikan Kepala Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub Budi Raharjo pada Minggu (23/3). (dephub.go.id)
Inilah yang dinamakan dengan “mudik”, yang memang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Tidak heran jika liburan tiba, terlebih saat libur Lebaran, arus kendaraan mengalami kepadatan, bahkan kemacetan. Hal itu disebabkan banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong pulang ke kampung halaman rumahnya untuk berkumpul bersama sanak saudara.
Memang, penduduk Indonesia banyak yang memilih merantau dari desa ke kota demi mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang lebih layak. Ini disebabkan karena tidak meratanya infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun.
Tak hanya itu, kemacetan yang sering kali terjadi, terkhusus menjelang Lebaran, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari buruknya tata kelola transportasi saat ini yang berasaskan kapitalisme-sekuler.
Dalam sistem kapitalisme-sekuler, transportasi hanya dijadikan sebagai jasa komersial karena pengelolaannya diberikan kepada pihak swasta. Itu artinya, layanan transportasi akan diberikan dengan adanya imbalan pendapatan.
Pemerintah hanya menjadi regulator yang lebih banyak berpihak kepada pihak swasta.
Tentu hal itu sangat berbanding terbalik dengan Islam. Dalam naungan khilafah Islamiyyah, transportasi dipandang sebagai fasilitas publik yang tidak boleh dikomersialkan. Meskipun pembangunan infrastruktur mahal dan rumit, haram bagi negara menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Negara wajib membangun kebutuhan transportasi bagi publik yang tentunya aman, nyaman, murah, efisien, serta memiliki fasilitas penunjang yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
Anggaran untuk merealisasikan semua ini bersifat mutlak karena transportasi adalah kebutuhan publik. Negara Islam tentu memiliki berbagai (beragam) sumber pemasukan, sehingga mampu membangun infrastruktur yang memadai, termasuk dalam hal transportasi yang aman dan nyaman. Dengan begitu masyarakat akan mendapatkan layanan dengan mudah dan kualitas terbaik.
Islam juga memandang bahwa kemajuan dan pembangunan merupakan kewajiban negara untuk membangunnya dan hak semua rakyat untuk mendapatkannya. Maka dari itu, negara wajib membangun infrastruktur yang merata sehingga tidak akan ada kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan karena potensi perekonomian terbuka lebar di seluruh wilayah.
Wallahua’lam.
Oleh: Najma Fatiha
Sahabat Tinta Media
Views: 6
