Tinta Media – Perbincangan tentang ketaatan kepada penguasa selalu menjadi isu sensitif di tengah umat Islam. Ayat Al-Qur’an dan hadis tentang kewajiban taat kepada pemimpin kerap dikutip untuk meredam kritik terhadap penguasa. Bahkan, tidak jarang suara kritis dianggap sebagai bentuk pembangkangan, ekstremisme, atau ancaman terhadap stabilitas negara. Pada titik inilah muncul persoalan mendasar: apakah benar ketaatan kepada penguasa bersifat mutlak tanpa batas?
Kesalahpahaman ini berakar pada cara memahami konsep ulil amri. Banyak umat Islam mengartikan ulil amri sebagai setiap pemimpin muslim, baik presiden, raja, gubernur, maupun pejabat lainnya. Konsekuensinya, selama pemimpin tersebut beragama Islam, ketaatan dianggap wajib tanpa syarat. Pemahaman ini kemudian melahirkan sikap pasif terhadap kezaliman, seolah-olah kritik kepada penguasa merupakan sesuatu yang terlarang.
Padahal, Al-Qur’an memberikan batasan yang sangat jelas. Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 59, “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya).”
Ayat ini tidak hanya memerintahkan ketaatan, tetapi juga memberikan mekanisme koreksi. Ketaatan kepada ulil amri tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Artinya, ketika kebijakan penguasa bertentangan dengan syariat, tidak ada kewajiban untuk menaatinya. Di sinilah letak batas ketaatan yang sering diabaikan.
Dalam literatur klasik Islam, seperti Nizamul Hukmi fil Islam dan Syakhsiyah Islamiyah, ulil amri bukan sekadar pemimpin muslim secara administratif. Ia adalah pemimpin yang memiliki otoritas untuk menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Dengan kata lain, legitimasi ulil amri tidak hanya ditentukan oleh identitas personalnya, tetapi juga oleh sistem hukum yang dijalankannya. Jika hukum yang diterapkan tidak merujuk pada syariat, klaim sebagai ulil amri perlu ditinjau kembali.
Lebih jauh lagi, ulil amri memiliki tanggung jawab strategis yang sangat besar, yaitu menjaga agama, mengatur urusan rakyat, serta memastikan keadilan ditegakkan. Tugas ini tidak ringan dan tidak dapat dilepaskan dari kontrol masyarakat. Dalam Islam, kekuasaan bukanlah ruang yang bebas dari kritik, melainkan amanah yang harus diawasi.
Di sinilah pentingnya konsep muhasabah lil hukkam, yaitu mengoreksi penguasa. Aktivitas ini bukan bentuk pembangkangan, melainkan kewajiban syariat. Rasulullah saw. bahkan menyebutkan bahwa menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim merupakan salah satu jihad yang utama. Hal ini menunjukkan bahwa kritik dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia selama dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai dengan syariat.
Sayangnya, realitas hari ini menunjukkan adanya polarisasi di tengah umat. Sebagian memilih diam dengan alasan menjaga stabilitas, sementara sebagian lainnya aktif mengkritik karena menyadari bahwa penguasa harus dikontrol. Perbedaan ini bukan sekadar persoalan pilihan sikap, tetapi berakar pada perbedaan pemahaman terhadap konsep ulil amri itu sendiri.
Jika ketaatan dipahami secara mutlak tanpa batas, potensi kezaliman akan semakin besar. Penguasa dapat bertindak tanpa kontrol, sementara rakyat kehilangan keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Sebaliknya, jika kritik dilakukan tanpa adab dan landasan ilmu, hal itu berpotensi menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara ketaatan dan kontrol.
Solusi yang perlu ditegaskan adalah meluruskan kembali pemahaman tentang ulil amri berdasarkan dalil dan kajian yang sahih. Umat Islam perlu memahami bahwa ketaatan dalam Islam bersifat bersyarat, bukan absolut. Selain itu, budaya kritik yang konstruktif harus dibangun sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Kritik tidak boleh dibungkam, tetapi juga tidak boleh dilakukan secara liar tanpa arah.
Di sisi lain, penguasa juga harus membuka ruang bagi muhasabah. Kepemimpinan yang kuat bukanlah kepemimpinan yang antikritik, melainkan kepemimpinan yang mampu menerima koreksi dan memperbaiki diri. Tanpa hal tersebut, hubungan antara rakyat dan penguasa akan selalu berada dalam ketegangan.
Pada akhirnya, memahami konsep ulil amri secara benar bukan hanya persoalan teori, tetapi juga menentukan arah sikap umat dalam kehidupan bernegara. Ketaatan yang benar akan melahirkan stabilitas yang berkeadilan, sementara kritik yang benar akan menjaga kekuasaan tetap berada pada jalur yang semestinya. Di antara keduanya, Islam telah memberikan panduan yang jelas. Tinggal bagaimana umat memahaminya dengan benar dan mengamalkannya secara bijaksana.
Oleh: Ilma Nafiah
(Sahabat Tinta Media)
Views: 2
