Presiden Joko Widodo yang cenderung mendiamkan represi verbal yang dilontarkan oleh
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan,
Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardhana menduga bahwa hal itu
sebagai bentuk otentifikasi rezim saat ini yang anti kritik.
“Kalau
ungkapan-ungkapan Pak Luhut itu tidak dikritisi oleh Pak Jokowi atau malah
didiamkan oleh Pak Jokowi, saya kok menduga kuat memang demikianlah otentitas
dari kekuasaan Jokowi yang sekarang ini yaitu anti kritik,” ungkapnya
dalam acara Kabar Petang: Luhut Baperan Dan Anti Kritik? Rabu (29/03/2023) di kanal
YouTube Khilafah News.
Sebelumnya
LBP menyampaikan untuk siapa saja yang berada di luar pemerintahan tidak usah
banyak omong, dan menurut Direktur IJM ini adalah bentuk represi verbal bahkan
bisa dikatakan sebagai teror verbal.
“Menurut
saya pernyataan itu tidak hanya ditujukan kepada oposisi tapi juga kepada
publik secara luas, dengan konten seperti yang tadi disampaikan saya sependapat
bahwa ini represi verbal atau bahkan bisa dikatakan teror verbal,”
ujarnya.
Ini
bukan pertama kalinya LBP memberikan narasi dengan pola seperti ini yang Agung
rasa akan membuat publik takut untuk berhadapan secara pribadi dengannya maupun
untuk mengkritik rezim.
“Dan
bukan hanya sekali pak Luhut menyampaikan ungkapan dengan pola seperti ini.
Dalam berbagai diskusi-diskusi publik pun pewawancara bisa ditekan oleh beliau
itu dengan pernyataan-pernyataan yang memiliki pressure/tekanan yang membuat
orang menjadi takut untuk berhadapan dengan beliau secara pribadi maupun
mengkritik rezim,” bebernya.
Sementara
ia menerangkan bahwa publik sudah tahu bahwa LBP merupakan pejabat kepercayaan
Presiden, yang apabila represi ini cenderung didiamkan oleh Jokowi maka ia
memandang bahwa rezim memang cenderung ini anti kritik.
“Berulang
kali Pak Luhut mengungkapkan pola-pola seperti itu dengan pressure dari verbal
beliau, cenderung didiamkan oleh Pak Jokowi ya saya memandang rezim Negeri Ini
memang cenderung anti kritik,” tambahnya.
Menurutnya, akan sangat berbahaya sekali apabila hal ini tetap terjadi, karena akan membuat
publik takut untuk bersuara kritis.
“Karena
begitu ungkapan-ungkapan teror ini terjadi apalagi diikuti tindakan-tindakan
kriminalisasi yang semakin membikin takut publik dampaknya tentu sangat
berbahaya yaitu menciptakan rasa takut menciptakan rasa takut publik untuk
bersuara kritis,” sesalnya.
Dan
yang ia takutkan adalah setelah rasa takut itu muncul publik akan takut untuk
mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dan akhirnya kebijakan-kebijakan yang
merugikan rakyat luas menjadi minim kritik.
“Dan
ujungnya apa? Begitu rasa takut itu muncul akhirnya kebijakan-kebijakan negara
yang merugikan rakyat luas pun akan minim kritik, karena begitu publik ingin
mengkritik sudah muncul duluan ketakutan publik akan represi verbal dan
kriminalisasi tadi,” pungkasnya.[] Ikhsan Rivaldi
Views: 3
