Tinta Media – Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai dalih Jokowi bahwa proyek Whoosh bukan cari laba, tetapi investasi sosial untuk menghindar dari tanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang super besar.
“Setelah permasalahan KCJB terbuka lebar, Jokowi berdalih, Proyek Kereta Cepat (Whoosh) bukan mencari laba, tetapi investasi sosial. Dalih ini jelas untuk menghindar dari tanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang super besar,” tuturnya kepada Tinta Media.com, Sabtu (1/11/2025).
Menurutnya, alasan yang diberikan Jokowi ini semakin memperlihatkan karakter aslinya, pembohong.
“Seperti yang sudah berkali-kali dilakukannya, misalnya kasus Esemka, atau IKN yang katanya sudah banyak investor antre untuk investasi di sana, dan ternyata semuanya bohong besar,” ujarnya.
Ia memaparkan alasan Jokowi, bahwa Whoosh tidak mencari laba tetapi investasi sosial tidak dapat diterima sepenuhnya.
Pertama, sebutnya, kalau tidak mencari laba seharusnya bukan BUMN dalam bentuk perseroan (perusahaan terbatas, PT) yang menangani proyek KCJB ini. “Karena PT adalah bentuk usaha yang bermotif mencari laba,” ucapnya.
Kedua, kalau proyek KCJB tidak bermotif laba tetapi investasi sosial, maka sejak awal proyek ini seharusnya ditanggung atau dijamin APBN dan harus melalui persetujuan DPR.
Ketiga, ungkapnya, kalau proyek KCJB bermotif sosial dan ditanggung APBN maka pihak Jepang yang seharusnya ditunjuk sebagai pemenang pelaksana proyek. “Karena total biaya penawaran Jepang, termasuk bunga, lebih murah dari penawaran China,” bebernya.
Keempat, Jokowi secara explisit menyatakan bahwa Proyek ini tidak dijamin APBN, tetapi mengikuti skema business-to-business, yang jelas-jelas bermotif laba.
Kelima, masalah KCJB saat ini bukan masalah mencari laba atau investasi sosial, tetapi masalah korupsi yang harus diusut tuntas sampai ke aktor utamanya.
“Proyek KCJB terindikasi kuat ada markup dan penyimpangan dalam proses penunjukan pemenang yang merugikan keuangan negara paling sedikit Rp73,5 triliun,” cetusnya.
Keenam, sambungnya kembali, pernyataan Jokowi semakin memperkuat fakta bahwa ada pemufakatan jahat dalam pelaksanaan proses tender pengadaan barang kereta cepat ini.
“Untuk mendiskualifikasi Proyek Jepang yang lebih murah, dengan memilih Proyek China yang lebih mahal, dengan alasan skema business-to-business yang jelas-jelas bermotif laba,” kritiknya.
Terakhir, Ia menyimpulkan, aalasan yang dikemukan Jokowi tidak relevan sama sekali, tetapi hanya bentuk pembelaan diri yang sudah terpojok. Oleh karena itu, alasan Jokowi bahwa Proyek KCJB tidak mencari laba tetapi investasi sosial tidak dapat diterima sepenuhnya.
“Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Jokowi tidak bisa berkelit lagi, tetapi harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara super raksasa ini,” tutupnya.[] Novita Ratnasari
Views: 44
