Tinta Media – Rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) sedang dikaji oleh pemerintah. Di satu sisi, kebijakan ini digadang-gadang demi meningkatkan kesejahteraan para pengemudi. Tapi di sisi lain, banyak pihak khawatir hal ini justru akan menambah beban hidup rakyat—baik bagi konsumen maupun para driver sendiri.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair, Prof. Dr. Rossanto Dwi Handoyo, menyampaikan bahwa kenaikan tarif tidak otomatis membuat penghasilan driver meningkat. Jika tidak diatur dengan sistem yang benar, justru bisa menimbulkan kemiskinan baru. Driver tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, sementara masyarakat yang biasa menggunakan ojol terpaksa mencari alternatif lain karena tarif yang tidak lagi terjangkau. ( Detik.com, 12 Juli 2025)
Mayoritas pengguna ojol adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka mengandalkan ojol karena lebih murah dan praktis. Ketika harga naik, bisa dipastikan mereka yang pertama kali terdampak. Sementara para driver pun tidak diuntungkan karena kehilangan pelanggan. Ini seperti lingkaran setan: harga naik → pelanggan turun → pendapatan tetap → beban hidup bertambah.
Masalah ini sebenarnya lebih dalam dari sekadar soal tarif. Akar persoalannya ada pada sistem ekonomi yang dianut negeri ini: kapitalisme. Dalam sistem ini, layanan publik seperti transportasi tidak dipandang sebagai kewajiban negara untuk rakyat, tetapi sebagai peluang bisnis. Negara tidak hadir sebagai pelayan, melainkan sekadar pengatur lalu lintas pasar.
Layanan transportasi pun dikelola oleh korporasi. Tujuannya bukan pelayanan, tapi keuntungan. Maka wajar jika tarif ojol naik terus, sebab logika kapitalisme memang menempatkan rakyat sebagai konsumen yang harus “membayar” untuk setiap layanan, termasuk yang seharusnya menjadi hak dasar mereka.
Sangat berbeda dengan cara pandang Islam dalam mengelola urusan publik. Dalam sistem Islam, transportasi termasuk dalam layanan umum yang menjadi tanggung jawab negara. Negara wajib menyediakan sarana transportasi yang layak, murah, bahkan gratis, karena seluruh infrastrukturnya dianggap milik publik dan dibiayai dari harta milik umum, bukan pajak rakyat atau tarif komersial.
Dalam Islam, tarif layanan publik seperti transportasi hanya dihitung berdasarkan kebutuhan operasional (break even point). Jika biaya operasional telah tertutup, maka layanan bisa terus dijalankan bahkan tanpa menarik bayaran. Karena tujuannya adalah pelayanan, bukan keuntungan.
Inilah bedanya sistem Islam dan kapitalisme. Islam menempatkan negara sebagai pengurus urusan rakyat (raa’in), bukan sebagai pedagang. Negara wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat: sandang, pangan, papan, dan juga layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
Saatnya Beralih ke Solusi Islam
Kenaikan tarif ojol adalah satu dari sekian banyak bukti bahwa sistem kapitalisme tidak berpihak kepada rakyat. Di balik klaim ingin menyejahterakan, justru kebijakan-kebijakan yang muncul kerap menambah derita. Rakyat dibebani, pengusaha diuntungkan.
Maka, jika kita ingin keluar dari siklus kebijakan yang tak berpihak ini, solusinya bukan sekadar mengkritik tarif, tapi mengganti sistemnya. Hanya sistem Islam yang bisa menjamin kesejahteraan rakyat secara nyata.
Dalam sistem Islam, negara hadir secara aktif dan total mengurus rakyat. Bukan hanya menurunkan tarif, tapi menjadikan layanan publik terjangkau, mudah, dan bahkan gratis—karena itu bagian dari amanah syariat.
Inilah sistem yang pernah dijalankan dalam sejarah panjang Khilafah Islam. Sistem yang menyejahterakan, bukan menyengsarakan. Mengangkat derajat rakyat, bukan menjadikan mereka korban pasar.
Jadi, jika hari ini kita masih melihat kebijakan-kebijakan yang justru menambah kemiskinan, bukan menguranginya, sudah saatnya kita jujur melihat akar masalahnya: sistem kapitalisme-lah sumber persoalannya dan Islam adalah satu-satunya solusi sejati.
Oleh : Mujiman
Lulusan API 3 2025
Views: 17
