Tinta Media – Meskipun persediaan beras di pasaran terlihat berlimpah, faktanya harga tetap bertahan di tingkat yang cukup tinggi. Lebih ironis lagi, kualitas beras yang beredar justru sering kali mengecewakan. Masyarakat dipaksa membayar dengan harga mahal, tetapi hanya mendapatkan beras yang mutunya menurun, mulai dari bau tidak sedap, warna kusam, hingga tekstur yang mudah hancur saat dimasak. Hal ini mengisyaratkan bahwa problem utama bukan sekadar soal stok yang tersedia, melainkan bagaimana tata kelola beras dan mekanisme pasar dijalankan. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengakui adanya anomali di sektor pangan, di mana stok beras nasional mengalami surplus namun harga komoditas tersebut tetap tinggi di pasaran.(tirto.id, 04/12/2024)
Artinya, ada persoalan serius dalam pelaksanaan program beras SPHP. Jika kebijakan hanya berfokus pada penyaluran beras murah semata, maka akar permasalahan tidak akan pernah terselesaikan. SPHP pada akhirnya hanya menjadi tambalan sesaat, bukan solusi mendasar atas karut-marut tata kelola beras. Selama praktik oligopoli, penumpukan stok di gudang Bulog, serta distribusi yang timpang masih dibiarkan, masyarakat akan terus menghadapi kondisi yang sama, yaitu harga beras tetap tinggi, kualitasnya merosot, sementara petani tidak memperoleh keuntungan yang layak.
Di sini terlihat jelas bahwa negara sebenarnya gagal dalam menjalankan perannya untuk menjamin kebutuhan pokok warganya. Kehadiran negara lebih tampak sebatas sebagai fasilitator, bukan pelindung utama. Bahkan dalam praktiknya, peran itu pun sering kali tersandera oleh kepentingan modal, apalagi dalam kerangka sistem kapitalisme yang menempatkan keuntungan sebagai ukuran utama. Alhasil, negara tidak lagi berdiri kukuh di barisan terdepan untuk menyejahterakan rakyat, melainkan lebih sering berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pasar dan masyarakat. Kebijakan publik pun sering kali dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak sehingga rakyat dibiarkan berjuang sendiri menghadapi harga kebutuhan pokok yang terus melambung.
Sebenarnya, ada sebuah sistem yang mampu memberikan jaminan nyata bagi kesejahteraan rakyat, yaitu sistem Islam. Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga memiliki sistem ekonomi yang adil dan sistem pemerintahan yang menyeluruh. Dalam kerangka Islam, negara dipimpin oleh seorang Khalifah yang menjalankan kepemimpinan dalam bentuk Khilafah. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menuhankan modal, Khilafah mewajibkan pemimpinnya untuk memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi tanpa terkecuali, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, hingga jaminan hidup layak. Dengan demikian, Islam menghadirkan model kepemimpinan yang bukan sekadar fasilitator, melainkan pelindung dan penanggung jawab utama bagi kesejahteraan masyarakatnya. Wallahualam bissawab.
Oleh: Shira Tara
Sahabat Tinta Media
Views: 25
