Tinta Media – Satu tahun sudah program unggulan pemerintah berjalan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang digagas pemerintah pusat, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini diklaim bertujuan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif (Metronews.com, 30/12/2025).
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan terus melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program MBG. Kepala BGN memaparkan bahwa program ini telah dilaksanakan di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.002 kecamatan di seluruh Indonesia, serta menjangkau siswa dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat.
Pakar gizi Fakultas Kedokteran UGM, Dr. Toto Sudargo, SKM., M.Kes., menyampaikan bahwa MBG idealnya harus menyumbang minimal sepertiga kebutuhan gizi harian anak, terutama protein sebagai faktor utama pertumbuhan. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga kualitas, keamanan, serta daya terima anak. Kuantitas penerima harus sebanding dengan kualitas gizi yang diterima siswa.
Namun dalam praktiknya, pelaksanaan program MBG justru menyisakan banyak polemik yang hingga kini menuntut penyelesaian serius. Mulai dari kasus keracunan makanan yang dilaporkan telah mencapai 10.482 anak, hingga anggaran MBG yang dinilai sangat besar, bahkan diproyeksikan mencapai Rp335 triliun pada tahun depan. Anggaran ini disebut sekitar 680 kali lebih besar dibandingkan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Belum lagi temuan masuknya makanan ultra-proses ke dalam menu MBG yang menuai kritik tajam dari para ahli gizi.
Alih-alih meningkatkan status gizi dan menurunkan angka stunting, program MBG terkesan hanya menjadi proyek sarat kepentingan. Pelaksanaannya tampak sebatas menggugurkan kewajiban demi meraih keuntungan. Bahkan, setelah ditelusuri lebih jauh, pengelola dapur MBG disebut-sebut berasal dari pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun terkesan memaksakan program MBG tetap berjalan, termasuk saat libur sekolah. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan karena pemerintah seolah lebih memikirkan agar dapur SPPG tetap beroperasi, tanpa melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan ketepatan sasaran program. Akibatnya, tujuan utama memperbaiki gizi generasi justru semakin menjauh.
Realitas ini menunjukkan kegagalan penerapan sistem kapitalisme dalam melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Sistem ini justru melahirkan kebijakan yang menyengsarakan serta oknum penguasa yang abai dan tidak amanah terhadap mandat rakyat.
Dalam pandangan Islam, kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab penguasa yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Pemenuhan gizi masyarakat, khususnya generasi, merupakan kewajiban negara. Untuk menunaikan amanah ini, negara dalam sistem Islam akan menetapkan kebijakan yang menyeluruh dan terstruktur. Pertama, negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dengan mewajibkan laki-laki menafkahi keluarganya secara makruf, serta memastikan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai bagi seluruh warga.
Kedua, negara menjamin kebutuhan dasar masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis. Ketiga, seluruh pelayanan publik dibiayai melalui kas negara (baitulmal) dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan negara, seperti fai, ganimah, kharaj, jizyah, kepemilikan umum, ‘usyur, khumus, rikaz, serta hasil tambang. Dengan mekanisme ini, pemenuhan satu layanan tidak akan mengorbankan layanan lainnya.
Melalui sistem Khilafah, negara mampu memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar bahkan kebutuhan tersier masyarakat secara adil dan merata. Dengan demikian, persoalan gizi generasi tidak dipandang sebagai masalah satu kebijakan semata, melainkan sebagai persoalan sistemis yang sangat bergantung pada sistem yang diterapkan. Wallahualam bissawab.
Oleh: Yosie Purwanti, S.E.,
Pemerhati Generasi
Views: 36
