Tinta Media – Rencana “Gaza Baru” yang dipresentasikan oleh Amerika Serikat memicu kontroversi global. Proyek ini mencakup pembangunan puluhan gedung pencakar langit, kawasan wisata, industri, serta infrastruktur modern lainnya di Gaza. Namun, banyak pihak mempertanyakan apakah proyek ini benar-benar mengutamakan kepentingan warga Palestina atau justru lebih condong pada agenda geopolitik dan ekonomi.
Jared Kushner, menantu Donald Trump, mempresentasikan proyek ini di Davos, Swiss, dan menyatakan bahwa Gaza telah dijatuhi sekitar 90.000 ton amunisi, sehingga diperlukan pembersihan sekitar 60 juta ton puing sebelum pembangunan dimulai. Rencana tersebut mencakup pembangunan 180 menara apartemen, 100.000 unit perumahan permanen, 200 pusat pendidikan, serta 75 fasilitas medis.
Namun, Hamas menolak melucuti senjata tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka, sementara Israel menuntut demiliterisasi Gaza. Kondisi kemanusiaan di Gaza juga masih sangat parah, dengan hampir 1 juta orang kehilangan tempat tinggal dan sekitar 1,6 juta orang menghadapi tingkat ketidakamanan pangan akut yang tinggi (BBC News Indonesia, 23/01/2026).
Bergabungnya Israel dalam Dewan Perdamaian menimbulkan pertanyaan besar. Pasalnya, melalui Menteri Israel, Bezalel Smotrich, Israel secara terbuka menyerukan pengusiran paksa penduduk Gaza, pembukaan penyeberangan Rafah meskipun mendapat penolakan dari Mesir, serta peningkatan perang untuk menghancurkan Jalur Gaza.
Di sisi lain, rencana Amerika Serikat membangun “Gaza Baru” bersama Israel tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proyek rekonstruksi pascaperang. Di balik narasi pembangunan dan stabilitas, tersimpan ambisi besar untuk menguasai Gaza secara total sekaligus menghapus jejak genosida yang telah menghancurkan wilayah tersebut.
Dengan membangun ulang Gaza dari nol, Amerika Serikat dan Israel berupaya menata ulang ruang demografi dan masa depan politik Gaza sesuai dengan kepentingan mereka. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga tampak ingin mengakhiri perang yang terus menguras anggaran negaranya setelah mendorong kesepakatan yang menuntut pelucutan total senjata pejuang Gaza, yakni Hamas, melalui rencana Donald Trump.
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza menjadi instrumen politik untuk memperkuat kendali internasional Amerika Serikat sebagai negara adidaya saat ini. Dengan merangkul sejumlah negara, termasuk negara-negara muslim, Amerika Serikat berupaya menciptakan legitimasi global atas peran barunya sebagai penjaga perdamaian sekaligus menyingkirkan peran lembaga internasional yang selama ini dianggap menjadi hambatan.
Dewan ini tidak berdiri secara netral, melainkan dirancang sebagai alat untuk mengendalikan arah kebijakan, keamanan, dan rekonstruksi Gaza. Keseluruhan skema ini merupakan siasat penguasaan penuh atas Gaza yang pada akhirnya bermuara pada penghapusan identitas dan kedaulatan Gaza itu sendiri.
Spirit perjuangan rakyat Gaza selama lebih dari dua tahun melawan Zionis melalui peperangan (jihad) dimandulkan. Hak mereka untuk menentukan masa depan dirampas, dan arah pembangunan ditempatkan di bawah kepentingan Amerika Serikat serta para kapitalis global yang terlibat dalam investasi dan proyek “New Gaza”.
Lebih jauh, rencana pembangunan “New Gaza” telah menutup peluang sekecil apa pun bagi cita-cita penyatuan kembali seluruh wilayah Palestina dalam satu kesatuan berdaulat yang bebas dari campur tangan asing. Ini merupakan bagian dari strategi penjajahan Amerika Serikat dan Zionis terhadap Gaza. Ironisnya, sebagian negara muslim justru menyambut rencana Dewan Perdamaian ini tanpa menyadari bahwa mereka turut melegitimasi proyek penghapusan Palestina secara sistematis.
Akar persoalan Palestina sesungguhnya bermula dari pendudukan wilayah umat Islam oleh Zionis dengan dukungan penuh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Palestina, termasuk Gaza, selama berabad-abad merupakan bagian dari wilayah kaum muslim yang hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain di bawah pemerintahan Islam (Khilafah Islamiah).
Situasi berubah drastis sejak runtuhnya Khilafah, ketika Inggris melalui Deklarasi Balfour tahun 1917 membuka jalan bagi proyek Zionisme. Pendudukan Israel pada tahun 1948 kemudian merampas tanah, mengusir penduduk asli Palestina, dan melahirkan penjajahan Palestina yang berkepanjangan hingga saat ini.
Secara faktual, rakyat Gaza dan Palestina menghadapi keterbatasan besar berupa blokade, kehancuran infrastruktur, tekanan militer, serta keterisolasian politik. Kondisi ini menjadikan pembebasan Palestina sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan kekuatan lokal yang terfragmentasi dan terus dilemahkan. Oleh karena itu, kepemimpinan politik global umat Islam menjadi faktor penentu untuk menghadirkan pembelaan yang efektif, terorganisasi, dan sesuai syariat Islam.
Dalam perspektif ini, Khilafah diposisikan sebagai institusi yang diyakini mampu menggerakkan umat Islam secara kolektif dalam satu arah perjuangan. Khilafah akan mengerahkan pasukannya untuk berjihad melawan pasukan Zionis sebagaimana diperintahkan dalam QS Al-Baqarah ayat 191.
Allah Swt. juga telah melarang umat Islam memberikan loyalitas politik kepada kekuatan yang memusuhi Islam dan kaum Muslim hingga melemahkan dan mengalahkan mereka. Allah Swt. berfirman, “Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS An-Nisa: 141).
Atas dasar itu, umat dan penguasa dunia Islam dipandang memiliki kewajiban untuk menentang seluruh makar Amerika Serikat dan Zionis dalam menguasai Gaza. Dalam kondisi belum tegaknya Khilafah, jihad defensif dipahami tetap berlaku bagi rakyat Palestina dan umat Islam di sekitarnya sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan.
Oleh karena itu, perjuangan mengembalikan kehidupan umat Islam di bawah naungan Khilafah menjadi prioritas jangka panjang yang hanya dapat diraih melalui kelompok dakwah Islam ideologis yang fokus membangun kesadaran umat serta menyebarkan dakwah politik sebagai landasan perubahan. Wallahualam bissawab.
Oleh: Rukmini,
Ibu Rumah Tangga
Views: 40
