Tinta Media – Menjelang genap dua bulan pascabencana, keadaan Sumatra, terutama Aceh Utara, belum juga pulih. Ratusan sekolah di Aceh Utara masih dipenuhi lumpur dan belum memiliki peralatan sekolah baru untuk melanjutkan kegiatan belajar-mengajar. Pada Senin (12/01/2026), tercatat sebanyak 747 sekolah dari berbagai jenjang masih digenangi lumpur. Sebanyak 132 di antaranya merupakan sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh dan Kementerian Agama, sementara 615 sekolah lainnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Meskipun demikian, dengan peralatan seadanya, beberapa lembaga telah memulai kembali aktivitas pembelajaran, termasuk lima sekolah yang paling terdampak. Aktivitas pembelajaran dilakukan dengan mendatangkan guru ke lokasi pengungsian para siswa (Kompas.com, 12/01/2026).
Adapun proses pembersihan lumpur diserahkan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang dibantu oleh TNI/Polri. Namun, proses ini masih berjalan lamban akibat banyaknya jumlah sekolah yang digenangi lumpur. Jamal, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berharap proses pembersihan dapat segera diselesaikan, mengingat jika hujan kembali turun, lumpur yang belum dibersihkan akan bertambah volumenya dan memenuhi halaman sekolah.
Ia juga berharap agar donasi yang dapat menyegerakan aktivitas pembelajaran normal kembali segera datang, baik berupa tas, sepatu, seragam, maupun peralatan sekolah lainnya. Sebab, dari 7.000 siswa yang terdampak, bantuan yang diterima baru sekitar 900 unit.
Lambannya proses rekonstruksi daerah terdampak bencana oleh pemerintah tentu sudah menjadi rahasia umum. Menanggapi hal ini, banyak alasan dan pembelaan dilontarkan oleh pemerintah. Beginilah wajah negara dalam sistem kapitalisme. Segala persoalan baru akan benar-benar diselesaikan apabila terdapat keuntungan di baliknya. Sebaliknya, jika dinilai terlalu banyak menghabiskan anggaran, persoalan tersebut dianggap merugikan dan tidak ditangani secara tuntas. Maka, wajar jika rekonstruksi daerah terdampak bencana berjalan sangat lamban.
Padahal, sudah selayaknya pemerintah bertanggung jawab penuh atas segala persoalan yang menimpa masyarakat, termasuk bencana alam, bukan justru menyerahkannya kepada lembaga sosial swasta. Terlebih, apabila persoalan ini menyangkut kebutuhan rakyat yang paling utama, yakni pendidikan. Pemerintah harus bergerak cepat memulihkan bangunan sekolah. Tidak hanya sampai di situ, pemerintah juga perlu segera melakukan pemulihan mental (recovery) guna mengurangi rasa cemas siswa korban bencana. Hal ini dapat dilakukan dengan membekali mereka pemahaman Islam yang mampu menguatkan mereka untuk bertahan dan berproses memperbaiki kondisi saat ini.
Perealisasian hal tersebut membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pemahaman Islam kafah yang kukuh. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa ia memikul tanggung jawab besar dalam mengurus dan menjamin kesejahteraan rakyat, lingkungan (alam), serta seluruh makhluk hidup di wilayah kekuasaannya. Dengan demikian, kehidupan yang mulia dan sejahtera dapat terwujud, serta hubungan antarmanusia dan alam tetap terjaga. Wallahualam bissawab.
Oleh: Haniyah,
Santri Ideologis
Views: 25
