Tinta Media – Merespons pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Nasaruddin Umar yang menyamakan Board of Peace (BoP) dengan perjanjian Hudaibiyyah yang dilakukan Rasululullah SAW, Direktur Mufakkirun Siyasiyyun Community (MSC) Muhammad Ayyubi menilai bahwa perbandingan tersebut tidak apple to apple.
“Perbandingan BoP dangan Perjanjian Hudaibiyyah tidak apple to apple,” tulisnya dalam laman akun Facebook Muhammad Ayyubi, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, hal itu karena beberapa hal, pertama, Perjanjian Hudaibiyyah terjadi antara Rasulullah sebagai pemimpin Negara Islam di Madinah, sementara BoP terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan negara-negara negara satelitnya. Dan pada saat yang sama, Palestina sebagai wilayah yang akan direkonstruksi pasca perang tidak diajak di dalam perundingan.
“Kedua, berdasarkan Sunnah Rasulullah, perjanjian dengan orang-orang kafir untuk bertetangga baik itu harus temporer bukan permanen, dan perjanjian Hudaibiyyah berdurasi sepuluh tahun untuk tidak saling menyerang di antara negara sekutu Daulah Islam Madinah dengan negara sekutu Quraisy,” terangnya.
Sementara BoP, lanjut Ayyubi, tidak ada batas waktu hingga kapan perjanjian damai ini berlangsung, bahkan AS sejak awal menetapkan bahwa Donald Trump akan menjadi ketua Dewan Perdamaian itu selamanya, tanpa batas waktu.
“Selain itu, belum genap sebulan BoP itu ditandatangani, Israel sudah kembali membombardir pemukiman Palestina hingga menewaskan 64 orang,” ungkapnya.
Ketiga, ia melanjutkan, landasan Perjanjian Hudaibiyyah adalah hukum syara’ yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Sementara, BoP landasannya adalah sekularisme kapitalisme yang bertujuan untuk menjadikan Gaza sebagai pusat ekonomi dan properti. Untuk itu, mereka akan memindahkan seluruh warga Gaza ke negara penampung, seperti Mesir, Indonesia atau Yordania.
“Walhasil, menyamakan BoP dengan perjanjian Hudaibiyyah adalah bentuk penyesatan politik untuk meraih dukungan umat Islam,” pungkasnya.[] ‘Aziimatul Azka
Views: 35
