Tinta Media – Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana menilai proyek Board of Peace merupakan langkah yang sangat ambisius sekaligus kontroversial.
“Proyek Board of Peace (BoP) yang digagas oleh Presiden (Amerika Serikat) Donald Trump merupakan langkah yang sangat ambisius sekaligus kontroversial dalam peta diplomasi Timur Tengah,” ujarnya kepada Tinta Media, Sabtu (7/2/2026).
Menurutnya, sebagai bagian dari “20-Point Gaza Peace Plan” yang diumumkan pada akhir 2025, ide BoP didirikan sebagai badan pengawas untuk mengimplementasikan resolusi perdamaian di Gaza.
Di antaranya, lanjut Budi, yaitu mengawasi pemerintahan teknokrat Palestina (NCAG) agar Gaza bebas dari pengaruh kelompok militan, mengelola dana internasional untuk membangun kembali infrastruktur Gaza yang hancur, dan mendukung pengerahan International Stabilization Force (ISF) yang mayoritas diisi oleh pasukan dari negara-negara Arab dan Muslim untuk menjaga stabilitas tanpa pendudukan permanen oleh Israel.
“Namun, salah satu aspek yang paling banyak dibicarakan adalah struktur kepemimpinannya. Trump menempatkan dirinya sebagai Ketua (Chairman) lembaga ini, seumur hidup. Trump memegang otoritas tunggal untuk mengundang, memperpanjang, atau mengeluarkan anggota,” ungkapnya.
Model kelembagaannya, sebut Budi, BoP mengisyaratkan kontribusi finansial yang besar bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap dalam jangka panjang.
“Keberadaan BoP ini meminggirkan peran PBB dalam resolusi konflik global, menciptakan jalur diplomasi ‘berbasis hasil’ yang dikendalikan langsung oleh AS (Amerika Serikat),” ungkapnya lagi.
Meskipun menjanjikan pembangunan ekonomi, namun Budi mengkritik, proyek ini terlalu fokus pada keamanan Israel dan manajemen ekonomi yang tidak memberikan kepastian terkait kedaulatan politik penuh untuk Palestina.
“Palestina tidak dilibatkan sama sekali, dan pastinya tidak menyinggung eksistensi Israel sebagai pendudukan (penjajahan) terhadap Palestina,” pungkasnya.[] ‘Aziimatul Azka
Views: 43
