Tinta Media – Ulama adalah orang berilmu yang memiliki pemahaman Islam secara luas dan mendalam sehingga mereka sering disebut sebagai pewaris nabi (waratsatul anbiya) yang membimbing umat, menyebarkan ilmu, serta memadukan ketakwaan dengan pemahaman syariat yang mendalam (tafsir, hadis, dan fikih). Tugas utama ulama terhadap penguasa (umara) dalam Islam adalah menjadi penasihat, pengawas kebijakan agar sesuai dengan syariat (amar makruf nahi mungkar), serta mitra dalam menciptakan keadilan sosial. Ulama bertugas mengarahkan penguasa, memberikan tabayyun (klarifikasi), dan meluruskan kebijakan yang melenceng.
Saat Presiden memutuskan untuk bergabung dengan BoP, MUI (Majelis Ulama Indonesia) menentang keputusan itu. Kita ketahui bersama bahwa Board of Peace adalah Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump yang mempunyai agenda politik terselubung yang mendukung penjajahan atas Gaza, Palestina oleh Israel dengan dalih menciptakan perdamaian dunia. Sangat tepat jika ulama mengingatkan keputusan pemimpin yang salah dengan bergabung menjadi anggota BoP, bahkan harus membayar Rp17 triliun untuk keanggotaannya dengan menggunakan anggaran negara.
Namun anehnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang awalnya menolak dan mengkritik keras, akhirnya mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) setelah diundang oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta, pada awal Februari 2026. Publik pun bertanya-tanya tentang perubahan sikap MUI yang menjadi lunak dan menerima keputusan presiden. MUI yang awalnya meragukan komitmen BoP terhadap Palestina tiba-tiba bisa menerima. MUI yang awalnya menilai BoP bukanlah upaya perdamaian murni, melainkan kedok neokolonialisme yang berpotensi melanggengkan penjajahan Israel dalam kemasan perdamaian semu, akhirnya mendukungnya.
Usut punya usut, ternyata ada udang di balik batu dari perubahan sikap MUI yang awalnya menolak keputusan presiden, kemudian berakhir dengan menerimanya. Berdasarkan informasi terbaru per Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan gedung kantor pusat untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga keumatan Islam lainnya. Sangat disayangkan, MUI yang diharapkan mampu mengoreksi penguasa malah menjadi alat penguasa untuk meyakinkan umat agar mau menerima keputusan penguasa yang salah.
Dengan alasan itu, Ketua BEM UGM tidak merasa bangga jika dirinya diundang ke Istana agar bisa berhenti mengkritisi presiden. Senada dengan itu, Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) juga tidak akan mau diundang ke Istana jika hanya menjadi stempel atas kebijakan dan keputusan penguasa. Ulama akan tetap mulia jika berani untuk terus mengingatkan penguasa, bukan malah menjadi bagian dari kekuasaan. Sufyan Ats-Tsauri menegaskan bahwa ulama yang mendekati penguasa demi harta atau jabatan (mengemis) berada dalam posisi yang sangat hina, bahkan diibaratkan lebih rendah dari lalat yang hinggap di kotoran atau bangkai.
Memang tidak mudah menjaga kredibilitas dan idealisme dalam sistem yang lebih menjunjung tinggi nilai materi. Ulama yang mulia bisa menjadi terhina karena godaan kesenangan dunia yang semu dan menipu. Kita membutuhkan sistem yang mampu menjaga kemuliaan ulama sebagai pewaris para nabi. Kita butuh ulama yang mampu membimbing umat di jalan yang lurus, mengoreksi dan menjaga penguasa dari keputusan dan kebijakan zalim yang melanggar syariat Allah agar hidup terasa indah dan penuh berkah. Kita membutuhkan sistem terbaik, yaitu Khilafah yang akan menerapkan Islam secara kaffah dalam kehidupan nyata. Wallahu a‘lam bish-shawab.
Oleh: Mochamad Efendi
Sahabat Tinta Media
Views: 38
