Tinta Media – Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto (UIY) menilai Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo bersama Donald Trump pada 19 Februari 2026 lalu bukanlah perdagangan timbal balik. “Nyata sekali bahwa ini sebenarnya bukan resiprocal agreement, tapi sudah merupakan ketundukan,” ungkapnya di acara Focus to The Point “Babak Baru Dominasi Amerika” Kamis (5/3/2026) melalui kanal YouTube UIY Official Channel.
UIY beralasan, yang namanya timbal balik itu keduanya duduk setara, saling membutuhkan, saling berbagi risiko, saling berbagi untung. “Namun faktanya tidak demikian,” tandasnya.
Ia mencontohkan, larangan ekspor semikonduktor ke Cina. “Kalau Amerika melakukan itu, Indonesia juga begitu, tanpa tahu mengapa? Meski umpamanya itu terjadi kepada pihak yang selama ini berhubungan baik dengan kita. Jadi kita ini diwajibkan memusuhi yang Amerika musuhi tanpa boleh bertanya. Itu bukan resiprokal, itu jelas ketundukan,” tegasnya.
Contoh lain, kata UIY, Indonesia harus belanja wajib sebesar 33 miliar dolar AS atau setara 450 triliun rupiah untuk barang-barang produk Amerika, namun tidak ada kewajiban Amerika harus membeli produk Indonesia. ”Komoditasnya pun sudah ditentukan yaitu jagung, beras, kedelai, daging sapi, gandum, kapas, etanol, apel, jeruk, anggur, LPG, minyak mentah, bensin, batu bara, 50 pesawat Boeing,” rincinya.
Dalam pandangan UIY kalau pembelian pesawat Boeing masih bisa diterima karena Indonesia belum bisa memproduksi, tetapi kalau pembelian beras, jagung, kedelai, ini harus dipertanyakan karena menyalahi komitmen Prabowo yang sedang berusaha menciptakan swasembada dan kedaulatan pangan. ”Kalau kedaulatan itu kan berarti kitalah yang menentukan sendiri produksinya berapa dan sebagainya. Lalu di mana letak kedaulatannya kalau kita harus beli ke Amerika,” kritiknya.
Contoh lain, sambungnya, tidak adanya opsi digital services tech (teknologi layanan digital), revenue sharing (sistem bagi hasil), data location, teknologi transfer. “Ini juga soal besar karena kita tahu volume e-commerce dengan memanfaatkan sosial media untuk kepentingan bisnis itu terus meningkat. Kita punya data 280 juta pengguna internet, sosial media, itu akan dimanfaatkan tanpa ada revenue sharing pada mereka, sesuatu yang justru dihindari dan sudah di atur oleh negara ketika mereka memasukkan konten ke dalam negeri,” paparnya.
Point lain yang disorot UIY terkait dengan regulasi dan sertifikat halal. Ia membeberkan, daging Amerika yang sudah memenuhi sertifikat halal Amerika, saat masuk ke Indonesia, tidak boleh diperiksa lagi oleh Indonesia. “Ada aturan seperti itu! Bukan hanya soal halal tetapi di mana letak kedaulatan Indonesia? Kalau kita berdaulat boleh seharusnya memeriksa,” ulasnya.
Jika sudah demikian, simpulnya, maka lembaga BPOM dalam konteks ini hampir-hampir tidak berfungsi. ”Ini menjadi bukti bahwa kita ini sudah betul-betul tunduk. Yang juga bikin sesak adalah Amerika sewaktu-waktu boleh membatalkan perjanjian ini berdasarkan kepentingan Amerika, sementara kita tidak boleh membatalkan,” sedihnya.
Belum lagi soal pengadaan teknologi 5G dan 6G yang harus konsultasi dengan AS, juga menjadi keprihatinannya. ”Bagaimana kita diwajibkan berkonsultasi kepada AS padahal saraf komunikasi di era modern itu ada di situ. Ibarat kata dia akan tahu semua-muanya karena sudah dipegang saraf-saraf komunikasi,” ulasnya.
Ini menurut UIY menunjukkan bahwa Indonesia tidak bebas lagi, karena hasil konsultasi itu mengikat. UIY tidak habis pikir apa yang membuat Prabowo mau menandatangani perjanjian seperti ini. ”Isi perjanjian itu menuntut Indonesia harus ini, harus itu. Harusnya itu lebih dari 200 kali, sementara Amerika hanya beberapa harusnya itu. Jadi ini bukan resiprokal, sebab kalau resiprokal itu timbal balik,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun
Views: 22
