Tinta Media – Mudik telah menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia, khususnya menjelang hari raya. Namun, di balik hangatnya momen berkumpul bersama keluarga, terdapat persoalan serius yang terus berulang: kemacetan panjang dan kecelakaan yang mengintai para pemudik. Setiap tahun, berita tentang antrean kendaraan mengular hingga berkilometer dan kecelakaan yang merenggut nyawa kembali menghiasi media. Ironisnya, kondisi ini seolah menjadi “ritual tahunan” tanpa solusi yang benar-benar menyentuh akar masalah.
Fakta menunjukkan bahwa kemacetan dan kecelakaan selalu mewarnai arus mudik dan balik. Volume kendaraan yang meningkat drastis tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang tersedia. Di sisi lain, kondisi infrastruktur yang belum merata dan masih banyaknya jalan rusak turut memperparah risiko kecelakaan. Tidak sedikit korban jiwa berjatuhan akibat kelelahan pengemudi, kepadatan lalu lintas, hingga buruknya kondisi jalan.
Sayangnya, permasalahan ini terus berulang dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang diambil selama ini masih bersifat teknis dan jangka pendek, seperti rekayasa lalu lintas, sistem buka-tutup jalan, atau pengalihan arus. Upaya tersebut memang membantu mengurai kemacetan sementara, tetapi tidak mampu menyelesaikan akar persoalan secara mendasar.
Jika ditelaah lebih dalam, salah satu penyebab utama membludaknya kendaraan saat mudik adalah minimnya layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau. Banyak masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi umum belum mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun harga. Akibatnya, jumlah kendaraan pribadi melonjak tajam dan melampaui kapasitas jalan yang ada.
Dalam perspektif sistem kapitalisme, negara berperan sebagai regulator, bukan pengurus secara menyeluruh. Pembangunan infrastruktur sering kali berorientasi pada keuntungan, bukan untuk pelayanan publik. Jalan tol, misalnya, meskipun membantu mempercepat perjalanan, tetap tidak dapat diakses secara gratis oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, transportasi massal belum sepenuhnya menjadi prioritas utama yang terjangkau bagi semua.
Hal ini berbeda dengan Islam. Negara memiliki peran yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Konsep ini menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap persoalan publik, termasuk dalam hal transportasi dan keselamatan di jalan.
Dalam konstruksi Islam, negara akan menyediakan layanan transportasi massal yang memadai, aman, nyaman, dan murah, bahkan bisa gratis jika diperlukan. Transportasi bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi negara. Dengan tersedianya transportasi massal yang berkualitas, ketergantungan pada kendaraan pribadi dapat ditekan secara signifikan sehingga kemacetan saat mudik dapat diminimalisasi.
Selain itu, negara juga wajib memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi baik dan mencukupi. Jalan yang rusak atau sempit tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna. Dalam sistem Islam, pembangunan dan perawatan jalan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dilakukan secara optimal tanpa mengutamakan keuntungan materi.
Lebih dari itu, Islam memandang keselamatan jiwa sebagai hal yang sangat berharga. Setiap nyawa yang hilang akibat kelalaian dalam pengelolaan publik merupakan tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Oleh karena itu, negara tidak boleh setengah hati dalam menangani persoalan yang berpotensi mengancam keselamatan rakyat.
Momentum mudik seharusnya menjadi momen kebahagiaan, bukan kecemasan. Namun, selama akar masalah tidak diselesaikan, risiko kemacetan dan kecelakaan akan terus membayangi. Dibutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaan negara, dari sekadar pengatur menjadi pengurus yang benar-benar hadir untuk rakyat.
Dengan penerapan sistem Islam secara menyeluruh, negara akan menjalankan fungsinya sebagai pelayan umat. Transportasi yang layak, infrastruktur yang aman, dan kebijakan yang berpihak pada keselamatan rakyat bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah keniscayaan. Inilah solusi hakiki yang tidak hanya menyelesaikan masalah mudik, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Selain aspek infrastruktur dan transportasi, edukasi kepada masyarakat juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Banyak kecelakaan terjadi bukan hanya karena faktor teknis, tetapi juga karena kelalaian manusia, seperti memaksakan diri berkendara dalam kondisi lelah, melanggar aturan lalu lintas, hingga kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat melalui pendidikan yang berkelanjutan.
Islam sendiri mengajarkan pentingnya menjaga diri dan tidak membahayakan orang lain. Prinsip ini seharusnya menjadi landasan dalam setiap aktivitas, termasuk saat mudik. Kesadaran bahwa setiap perjalanan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah akan mendorong individu untuk lebih berhati-hati dan tidak gegabah di jalan.
Di sisi lain, sinergi antara negara dan masyarakat juga sangat diperlukan. Negara menyediakan sistem yang baik, sementara masyarakat menjalankan aturan dengan penuh tanggung jawab. Dengan kolaborasi ini, potensi kemacetan dan kecelakaan dapat ditekan secara signifikan.
Akhirnya, mudik bukan sekadar perjalanan fisik menuju kampung halaman, tetapi juga perjalanan spiritual untuk kembali kepada nilai-nilai kebaikan. Sudah saatnya tradisi ini dijalani dengan sistem yang lebih manusiawi, aman, dan berpihak pada keselamatan sehingga kebahagiaan hari raya dapat dirasakan tanpa duka yang menyertainya.
Oleh: Eka Sulistya
Aktivis Muslimah
Views: 4
