Tinta Media – Tangkapan layar menjadi pintu masuk sebuah kenyataan yang sudah lama bersembunyi. Percakapan berisi pelecehan seksual verbal milik 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia viral di media sosial, membuka aib yang ternyata bukan baru terjadi. Korbannya bukan sekadar sesama mahasiswi, bahkan para dosen pun masuk dalam daftar panjang sasaran pelecehan. Kasus kini ditangani Satgas PPKS UI. Namun, pertanyaan yang lebih besar belum terjawab: mengapa bisa terjadi, dan mengapa harus menunggu viral dulu untuk ditindak?
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyebut bahwa kekerasan di dunia pendidikan bukan lagi kasus per kasus, melainkan sudah menjadi pola yang sistemis. Pelakunya justru banyak berasal dari dalam lembaga pendidikan itu sendiri (AntaraNews, 16/4/2026). “Ini menunjukkan bahwa sekolah dan kampus telah gagal menjadi ruang aman,” tegasnya (JPPI, 2026). Pernyataan itu keras, tetapi tepat.
Kegagalan ini bukan semata soal lemahnya pengawasan. Ia berakar jauh lebih dalam pada sistem yang dibangun di atas fondasi kapitalisme yang mengagungkan kebebasan individu tanpa batas moral. Dalam sistem ini, kebebasan berekspresi dimaknai sebagai hak mutlak, termasuk kebebasan untuk merendahkan orang lain melalui kata-kata. Kekerasan seksual verbal berupa komentar, suara, atau ucapan bernada seksual—yang mereduksi perempuan menjadi sekadar objek pemuas pandangan—perlahan dianggap lumrah, bahkan menjadi bahan lelucon di grup percakapan tertutup.
Yang lebih merisaukan, budaya ini tumbuh subur di lingkungan kampus, ruang yang seharusnya melahirkan pemimpin berintegritas. Wakil Ketua Umum MUI, K.H. Cholil Nafis, menyatakan keprihatinannya dan menilai bahwa pendidikan tinggi tidak cukup hanya menekankan aspek intelektualitas. “Kita perlu menambah pendidikan moral, pendidikan Pancasila, pendidikan keagamaan yang mana ketika orang menjadi pemimpin itu tidak cukup hanya pandai,” ujarnya (Republika, 2026). Namun, harus diakui, selama akar sistemisnya tidak disentuh, penambahan mata kuliah moral sekalipun tidak akan cukup.
Islam memiliki jawaban yang jauh lebih mendasar. Dalam syariat Islam, setiap perbuatan manusia terikat pada hukum syarak, termasuk apa yang keluar dari lisan. Lisan bukan ruang bebas tanpa akuntabilitas, melainkan amanah yang setiap ucapannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap kalimat yang mengandung unsur maksiat adalah pelanggaran, dan pelanggaran itu bukan urusan privat yang diselesaikan secara diam-diam atau baru ditindak setelah viral.
Kekerasan seksual verbal secara tegas adalah sesuatu yang diharamkan. Dalam sistem Islam, keharaman bukan sekadar imbauan moral, melainkan disertai sanksi yang nyata dan tegas. Tidak ada ruang untuk pembiaran, tidak ada mekanisme “tunggu viral dulu”. Negara hadir bukan sekadar merespons, tetapi mencegah sejak akar.
Lebih dari itu, sistem pergaulan sosial dalam Islam diatur secara rinci. Islam menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menutup celah-celah yang memungkinkan pelecehan tumbuh di ruang gelap percakapan digital. Pengaturan ini tidak bisa diterapkan separuh-separuh seperti halnya dalam sistem sekuler. Ia hanya bisa berfungsi secara komprehensif dalam naungan sistem Islam yang utuh, di mana negara, masyarakat, dan individu bergerak dalam satu kerangka nilai yang sama.
Kampus FHUI bukanlah kasus pertama. Dalam sistem yang ada sekarang, ia tidak akan menjadi yang terakhir. Kebebasan tanpa batas yang ditawarkan kapitalisme telah terbukti melahirkan kerusakan, bukan kemajuan. Sudah saatnya umat menoleh pada sistem yang bukan hanya berbicara tentang moral, tetapi juga menjaminnya, yakni sistem Islam.
Oleh: Basundari
Sahabat Tinta Media
Views: 7
