Tinta Media – Kecelakaan KRL di Bekasi pekan lalu kembali membuka borok transportasi massal. Solusi yang ditawarkan pejabat adalah memindahkan gerbong khusus wanita ke tengah rangkaian. Logika yang dipakai: gerbong tengah lebih aman saat tabrakan.
Publik wajar bertanya: apakah ini artinya gerbong depan dan belakang memang disiapkan untuk korban? Apakah nyawa wanita lebih mahal sehingga harus “diamankan” di tengah? Di balik wacana ini, ada masalah sistemis yang sengaja dikaburkan.
*Fakta: Pindah Gerbong Tak Sentuh Akar Masalah*
Data KNKT 2020–2025 berbicara tegas. Sebanyak 82% kecelakaan kereta api terjadi karena faktor sarana-prasarana dan human error. Rinciannya: rel aus, wesel patah, sistem persinyalan error, rem blong, dan masinis kelelahan. Nol persen disebabkan oleh posisi gerbong wanita.
Artinya, mau gerbong wanita ditaruh di depan, tengah, atau belakang, kalau rem blong dan rel aus, kereta tetap anjlok. Korban jiwa tetap ada. Yang berbeda hanya siapa yang berada di gerbong paling ringsek.
Ini namanya “manajemen korban”, bukan “pencegahan kecelakaan”. Seperti menata ulang posisi kursi di pesawat yang mesinnya rusak. ‘Illat atau sebab inti tidak disentuh. Yang diutak-atik hanya ‘aradh atau gejalanya.
Fakta di lapangan lebih pahit. KRL Jabodetabek overload hingga 200% pada jam sibuk. Headway atau jarak antar kereta sangat mepet. Banyak rel peninggalan Belanda yang belum diganti. Masinis dipaksa kerja overwork karena kekurangan SDM. Inilah biang kerok kecelakaan yang sebenarnya.
*Kapitalisme: Dagang Nyawa di Atas Rel*
Mengapa akar masalah ini tidak diselesaikan? Jawabannya ada pada paradigma kapitalisme yang diadopsi negara.
Dalam sistem ini, transportasi adalah komoditas bisnis. PT KAI sebagai BUMN dikejar setoran PNBP ke negara. Akibatnya, biaya maintenance dipangkas seminimal mungkin. Penambahan rangkaian kereta ditunda karena menunggu untung. SDM diperas dengan jam kerja panjang dan gaji pas-pasan. Nyawa penumpang dikalahkan oleh kalkulasi laba-rugi.
Di sini peran negara bergeser, dari rā‘in atau pelayan umat menjadi sekadar regulator dan wasit. Negara lepas tangan dari kewajiban menjamin keselamatan. Korban jiwa dianggap residual risk atau risiko bisnis yang wajar. Pejabat cukup menyampaikan “prihatin” tanpa ada yang mundur dari jabatan.
Inilah karakter khas solusi sekuler kapitalistik: tambal sulam. Menyelesaikan gejala, bukan akar. Memberi pereda nyeri untuk penyakit kanker. Allah Swt. telah menyindir mental ini dalam QS Al-Ma’idah: 50, “Afa hukmal jāhiliyyati yabghūn?” — Apakah hukum jahiliah yang mereka cari?
*Islam: Negara Jamin Nyawa, Bukan Atur Korban*
Islam datang dengan paradigma berbeda. Transportasi adalah milkiyyah ‘ammah atau kepemilikan umum dan hajah asasiyah bagi rakyat. Negara wajib menjaminnya dengan kualitas terbaik, gratis atau murah, karena ini tanggung jawab ri‘āyah atau pelayanan.
Dalilnya qath‘i. Rasulullah ﷺ bersabda: “Al-imāmu rā‘in wa huwa mas’ūlun ‘an ra‘iyyatih” — Imam/Khalifah adalah pelayan dan dia dimintai tanggung jawab atas rakyatnya. (HR Bukhari No. 844)
Standar ri‘āyah ini sangat tinggi. Khalifah Umar bin Khaththab r.a. berkata: “Law ‘atsarat baghlatun bi syāthi’il Furāt, la khasyītu an yas’alaniyallāhu ‘anhā: lima lam tumahhid lahal tharīq?” — Jika seekor keledai tergelincir di tepi Efrat, aku takut ditanya Allah: mengapa tidak kau ratakan jalannya?
Jika nyawa hewan saja dijamin hingga keledai tidak boleh tergelincir, apalagi nyawa manusia. Dalam Islam, satu nyawa melayang karena kelalaian negara adalah krisis. Pejabatnya bisa diadili di Mahkamah Mazhalim.
*Solusi Tuntas: Dari Audit Darurat hingga Cabut Swastanisasi*
Solusinya membutuhkan tiga tahap:
Pertama, Darurat 0–6 Bulan. Lakukan audit forensik independen. Libatkan ITB, UI, dan KNKT. Buka data umur roda, rem, dan sinyal semua KRL kepada publik. Batasi jam kerja masinis maksimal 6 jam per shift dengan gaji tiga kali UMR Jakarta. APBN wajib menalangi penambahan 30% rangkaian untuk mengurangi desakan penumpang.
Kedua, Jangka Menengah 1–3 Tahun. Migrasi ke sistem persinyalan CBTC/ETCS L2. Sistem ini memiliki fitur auto-brake jika ada anomali. Teknologi inilah yang membuat Shinkansen di Jepang selama 60 tahun tanpa korban jiwa. Wajibkan segregasi jalur KRL dan KA jarak jauh di lintas padat Manggarai–Bekasi.
Ketiga, Jangka Panjang. Cabut akar swastanisasi. Ubah status transportasi dari milkiyyah daulah berorientasi profit menjadi milkiyyah ‘ammah berorientasi ri‘āyah. Dananya berasal dari Baitul Mal, bukan dari tiket mahal. Sebarkan industri ke luar Jawa agar KRL tidak overload akibat urbanisasi paksa.
*Penutup: Seruan*
Memindahkan gerbong wanita ke tengah adalah pengakuan telanjang bahwa negara gagal menjamin keamanan gerbong depan dan belakang. Rakyat tidak membutuhkan satu gerbong aman. Rakyat membutuhkan semua gerbong aman.
Sudah saatnya kita mencampakkan sistem kapitalisme yang menjadikan nyawa sebagai komoditas. Kembali kepada sistem Islam yang memosisikan nyawa sebagai amanah yang akan ditanya langsung oleh Allah Swt. Sebab, transportasi dalam Islam bukan bisnis, ia adalah amanah. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Langgeng W. Hidayat
MT Anwarul Iman, Surabaya
Views: 7
