Tinta Media – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar masalah lingkungan tahunan, melainkan krisis kesehatan masyarakat yang berdampak serius. Paparan asap karhutla kaya akan partikel halus PM 2.5 dan gas beracun seperti karbon monoksida. Zat ini sangat rentan memicu gangguan kesehatan fatal, terutama bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, anak-anak, dan penderita penyakit kardiovaskular.
Di tengah situasi darurat ini, isu transparansi informasi turut menjadi sorotan publik. Laporan hilangnya video investigasi ilmiah dari kanal Nalar Rawat di platform TikTok memicu tanda tanya besar. Video yang membahas fenomena kubah karbon monoksida dan lonjakan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) hingga angka 1.200 di Kalimantan Tengah itu lenyap hanya 16 jam setelah penayangan, tanpa penjelasan spesifik. Video tersebut merujuk pada data NASA Worldview, laporan Reuters, dan enam jurnal ilmiah internasional.
Keluhan serupa datang dari tempat lain. Video Bupati Siak, Afni Zulkifli, tentang penanaman pohon di lahan bekas karhutla sempat hilang setelah ditonton lebih dari lima juta kali. TikTok menyebut adanya pelanggaran pedoman komunitas, lalu memulihkan video itu setelah mendapat sorotan luas. Sementara itu, komedian Wendi Cagur melaporkan penonton Instagram Story-nya anjlok drastis dari lebih dari satu juta menjadi sekitar 85 ribu setelah ia membahas karhutla (katadata.co.id, 21/10/2026).
Pemerintah membantah keterlibatannya dalam masalah ini. Menkomdigi, Meutya Hafid, menegaskan kementeriannya tidak pernah meminta penurunan konten karhutla. Ia juga menyebut informasi dari masyarakat penting bagi penanganan bencana. Komdigi turut meminta klarifikasi Meta atas jawaban chatbot Meta AI yang sempat mengaitkan pemblokiran konten dengan permintaan Komdigi. Komdigi menilai jawaban AI tersebut bukan pernyataan resmi perusahaan dan berpotensi keliru (cnnindonesia.com, 23/10/2026).
Siapa pun yang benar dalam perdebatan tersebut, satu hal yang tidak dapat disangkal adalah warga belum memperoleh penjelasan yang jelas. Komdigi sendiri mengakui pentingnya alasan moderasi yang transparan serta mekanisme banding yang mudah diakses. Artinya, informasi yang menyangkut keselamatan jiwa, kini bergantung pada kebijakan perusahaan teknologi asing yang tidak transparan.
Di sinilah kelemahan sistem demokrasi tampak nyata. Kebebasan berpendapat sering digaungkan, tetapi praktiknya tidak menjamin kritik berbasis sains yang membela kepentingan rakyat dapat tersampaikan. Ketika asap mengancam kesehatan, hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik berhadapan dengan masalah struktural. Penanganan bencana belum mampu mencegah dampak buruk asap, sementara suara yang mengingatkan bahayanya justru dibungkam.
Dalam Islam, penguasa adalah pengurus urusan rakyat yang kelak dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah saw. bersabda: “Seorang imam (pemimpin) yang memimpin manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya…” (HR Bukhari dan Muslim). Melindungi nyawa dan menjaga lingkungan termasuk bagian dari amanah tersebut. Allah Swt. juga melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi (QS Al-A’raf: 56). Karena itu, kebijakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan pada citra keberhasilan penanganan bencana.
Menyampaikan fakta, mengoreksi kebijakan, dan mengingatkan penguasa yang lalai adalah bagian dari amar makruf nahi mungkar serta muhasabah lil hukam. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. bahwa kalimat yang benar di hadapan penguasa zalim sebagai jihad yang utama (HR Abu Dawud dan Tirmidzi). Suara kritis berbasis ilmu seperti yang disampaikan Nalar Rawat bukanlah gangguan, melainkan kontribusi nyata bagi keselamatan bersama.
Umat perlu melangkah lebih jauh daripada sekadar mengkritik satu video yang dihapus atau satu kebijakan yang lemah. Akar persoalannya terletak pada sistem yang mengatur kehidupan. Selama pengelolaan hutan, lahan, dan ruang informasi tunduk pada kepentingan ekonomi serta citra kekuasaan, kasus serupa akan terus berulang.
Islam menempatkan hukum syariah sebagai landasan pengaturan kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan melindungi hak rakyat. Dalam kerangka ini, keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan penguasa maupun pemilik modal yang merusak ruang hidup masyarakat. Dakwah untuk menerapkan sistem Islam secara menyeluruh perlu terus digencarkan agar kebenaran tidak mudah dibungkam dan rakyat benar-benar terlindungi. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Putri Ramadhini, S.I.Kom.
(Sahabat Tinta Media)
Views: 2
