Tinta Media – Ekonom INDEF (Institute for Development of Economic and Finance) Dr. M. Rizal Taufikurahman menilai kesepakatan antara Trump dengan Prabowo terkait penurunan tarif impor bukan muncul dari ruang hampa.
“Langkah penurunan tarif dari 32% menjadi 19% oleh Trump bukan muncul dalam ruang hampa,” ujarnya kepada Tinta Media, Rabu (16/7/2025).
Menurutnya, ini lebih merupakan instrumen politik dagang transaksional yang khas dalam era pemerintahan Trump, yakni kebijakan tarif dijadikan alat tawar-menawar untuk mendapatkan konsesi ekonomi.
“Data Kementerian Perdagangan RI menunjukkan bahwa pada 2023, ekspor Indonesia ke AS mencapai US$27,7 miliar, sementara impor dari AS sebesar US$11,6 miliar—surplus besar, ini menjadi alasan AS menuntut keseimbangan,” jelasnya.
Maka, penurunan tarif tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi dikompensasikan dengan pembelian energi senilai US$15 miliar dan kontrak pembelian 50 unit Boeing.
“Dalam perspektif geopolitik dagang, ini bukan kemenangan diplomatik, melainkan bentuk barter asimetris yang menguntungkan Amerika dengan lebih dominan,” kritiknya.
Ruang Napas
Menilik adakah manfaat yang didapat oleh Indonesia saat terjadi kesepakatan penurunan tarif impor ini, Rizal menjelaskan, secara sektoral, ekspor Indonesia mendapat ruang napas.
“Produk seperti alas kaki, tekstil dan produk tekstil, furnitur dan kerajinan kayu, dan elektronik ringan yang menyerap tenaga kerja besar berpotensi terdongkrak, mengingat pangsa pasar AS untuk produk ini masih dominan (misalnya, ekspor alas kaki ke AS pada 2023 mencapai US$1,8 miliar),” ungkapnya.
Namun, Rizal mengingatkan, harus dilihat bahwa penurunan tarif ini disertai dengan pembelian besar-besaran dari AS, tanpa jaminan transfer teknologi atau hilirisasi di dalam negeri.
“Dengan komitmen impor energi dan pesawat mencapai US$34 miliar, efek fiskal dan neraca perdagangan jangka menengah justru bisa negatif jika tidak diimbangi dengan substitusi domestik,” kritiknya lagi.
Jadi dengan demikian, simpulnya, terjadi risiko fiskal defisit secara parsial dan berjangka pendek, sedangkan beban strukturalnya untuk jangka panjang.
Posisi Tawar Lemah
Rizal memandang, jika diukur dari data perdagangan, maka posisi tawar (bargain position) Indonesia lemah.
“Indonesia masih tergolong negara dengan ketergantungan tinggi terhadap pasar ekspor primer. Sementara nilai tambah ekspornya stagnan di kisaran 25–30% menurut BPS dan UNCTAD. Penurunan tarif yang disertai komitmen belanja besar kepada AS menunjukkan bahwa kita belum mampu mengonversi surplus dagang menjadi leverage strategis,” bebernya .
Berbeda dengan Tiongkok atau Vietnam, tegasnya, yang bisa bernegosiasi dengan kapasitas industri sebagai daya tawar tinggi, sedangkan Indonesia masih tampil sebagai market follower.
“Jadi bukan bargaining power yang naik, tetapi justru asymmetric dependency yang kian menguat,” sesalnya.
Tidak Boleh Tunduk
Kaitan dengan langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah Indonesia menyikapi pengenaan tarif impor yang sepihak, Rizal mengingatkan, secara normatif, negara tidak boleh tunduk pada unilateralism tanpa respons strategis.
Pertama, Indonesia harus memanfaatkan instrumen multilateral WTO Dispute Settlement Body berapa, sebagaimana pernah dilakukan oleh India dan Tiongkok saat menghadapi tarif sepihak dari AS.
Kedua, Indonesia mesti melakukan market rebalancing—menggeser fokus ke pasar non-tradisional seperti BRICS, ASEAN+, Afrika, Asia Selatan, dan Eropa Timur, yang menurut data Kemendag tumbuh di atas 8% per tahun.
Ketiga , penguatan hilirisasi dan industrialisasi nasional adalah syarat mutlak untuk menciptakan ketahanan ekspor. “Akhirnya ke depan, Indonesia harus membangun negotiating posture yang berbasis kekuatan domestik, bukan sikap reaktif, agar relasi dagang tidak lagi didikte kekuatan eksternal,” pungkasnya.[] ‘Aziimatul Azka
Views: 78
