Tinta Media – Jurnalis Senior Joko Prasetyo (Om Joy) memberikan catatan kritis atas Pidato Harlah Pancasila yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada 1 Juni 2026.
“Pidato Presiden Prabowo pada Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 tentang pentingnya membangun ekonomi berlandaskan Pancasila menimbulkan tanda tanya besar,” ujarnya dalam rilis yang diterima Tinta Media bertajuk: Ekonomi Pancasila Itu yang Seperti Apa? (𝐂𝐚𝐭𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐊𝐫𝐢𝐭𝐢𝐬 𝐚𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐢𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐢 𝐋𝐚𝐡𝐢𝐫 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐚𝐬𝐢𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐒𝐮𝐛𝐢𝐚𝐧𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔), Senin (1/6/2026).
Ia mempertanyakan, bagaimana mungkin ekonomi Pancasila diklaim sebagai solusi, sementara hingga kini yang tampak justru praktik kapitalisme yang terus dipertahankan dengan berbagai kemasannya.
“Karena itu sebelum berbicara lebih jauh tentang keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat, ada satu pertanyaan yang tidak boleh dihindari: ekonomi Pancasila itu yang seperti apa?” ujarnya.
Menurutnya, istilah ekonomi Pancasila selalu hadir sebagai jargon politik, tetapi tidak pernah memiliki bentuk sistem yang jelas dan operasional.
“Realitas ekonomi yang berjalan identik dengan semua ciri kapitalisme. Sumber daya alam strategis tetap dikelola dengan logika investasi,” imbuhnya.
Hal lain yang juga tidak bisa diabaikan, tambahnya, berbagai praktik ekonomi yang secara faktual sangat kapitalistik, tidak pernah dinyatakan bertentangan dengan Pancasila, bahkan oleh lembaga yang diberi mandat menafsirkan ideologi negara: BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).
Di sisi lain, cetusnya, ketika Islam menawarkan konsep ekonomi yang berbeda secara mendasar dari kapitalisme—baik dalam kepemilikan, distribusi kekayaan, maupun peran negara—respons yang muncul justru bukan perdebatan ilmiah, melainkan stigma politik.
“Gagasan penerapan syariat Islam secara kaffah termasuk di bidang ekonomi kerap dicap sebagai ‘anti-Pancasila’, ‘tidak sesuai kebangsaan’, atau label sejenis lainnya,” ulasnya prihatin.
𝐒𝐭𝐫𝐮𝐤𝐭𝐮𝐫 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐦
Islam, urainya, memiliki sistem ekonomi yang lengkap dan operasional. Aturan tentang kepemilikan, distribusi kekayaan, pengelolaan sumber daya alam, larangan riba, fungsi baitul mal, hingga tanggung jawab negara terhadap rakyat telah dijelaskan secara rinci dalam literatur fikih Islam, di antaranya dalam 𝑁𝑖𝑑𝑧ℎ𝑎𝑚𝑢𝑙 𝐼𝑞𝑡𝑖𝑠ℎ𝑎𝑑𝑖 𝑓𝑖𝑙 𝐼𝑠𝑙𝑎𝑚 karya Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani dan 𝐴𝑙-𝐴𝑚𝑤𝑎𝑙 𝑓𝑖 𝐷𝑎𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙 𝐾ℎ𝑖𝑙𝑎𝑓𝑎ℎ karya Syaikh Abdul Qadim Zallum.
“Salah memilih sumber hukum bukan hanya berakibat pada kerusakan kehidupan di dunia, tetapi juga membawa konsekuensi yang jauh lebih berat di akhirat kelak,” tegasnya.
Catatan kritis ini ia sampaikan atas Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 tentang pentingnya membangun ekonomi berlandaskan Pancasila menimbulkan tanda tanya besar.[] Erlina
Views: 17
