Tinta Media – Sekjen Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. N. Faqih Syarif H, M.Si. menyarankan kepada rezim baru agar negeri ini bisa lebih baik ke depannya dengan menerapkan Islam secara kaffah.
“Menurut saya terapkan Islam secara Kaffah, seperti sistem
ekonomi Islam yang berkeadilan dan menyejahterakan seluruh umat manusia dan
seluruh alam,” ungkapnya kepada Tinta Media, Senin (21/10/2024).
Menurut Faqih, penerapan Islam secara kaffah, mencakup
implementasi menyeluruh dari ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. “Dari
segi politik, ekonomi, dan sosial memang sering diajukan sebagai solusi bagi
perbaikan kondisi negeri,” terangnya.
Beberapa elemen, jelas Faqih, yang mungkin bisa diterapkan
oleh rezim baru jika mereka ingin mengambil inspirasi dari konsep Islam kaffah
dan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan antara lain:
Pertama, sistem ekonomi Islam menawarkan konsep yang adil
dan sejahtera melalui beberapa prinsip inti. “Salah satu prinsip fundamental
ekonomi Islam adalah larangan riba (bunga), yang dianggap sebagai sumber
ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, belum lagi distribusi zakat, infaq,
dan shadaqah, serta keadilan dalam distribusi sumber daya.” Jelasnya.
Kedua, sistem pemerintahan yang berbasis syura (musyawarah).
Islam menganjurkan syura dalam pengambilan keputusan, yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dalam beberapa hal. “Rezim baru bisa menerapkan syura sebagai
landasan dalam mengambil keputusan politik dan kebijakan, yang akan memastikan
keterlibatan masyarakat dan ulama dalam menentukan arah kebijakan yang lebih
berkeadilan,” tandasnya.
Ketiga, lanjut Syarif, penegakan hukum yang adil dan
berbasis moralitas. Penerapan hukum yang adil, baik di bidang kriminal,
perdata, maupun ekonomi, bisa membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan
menghindari praktik-praktik korupsi dan ketidakadilan. “Pemberantasan korupsi
bisa lebih efektif jika disertai dengan sanksi yang tegas dan pendekatan
berbasis moral agama,” terangnya.
Keempat, pembangunan berkelanjutan dengan konsep khalifah. “Islam
mengajarkan konsep khalifah, yakni manusia ditugaskan untuk menjaga dan
memelihara bumi serta segala isinya,” ujarnya. .
Menurutnya, pemerintah baru bisa menerapkan kebijakan yang
mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian alam, dengan
melihat manusia sebagai pengelola bumi yang harus menjaga keseimbangan ekologi.
Kelima, mewujudkan masyarakat yang toleran dan harmonis.
Islam mengajarkan prinsip toleransi dan menghormati perbedaan. “Rezim baru bisa
menekankan pentingnya membangun masyarakat yang toleran dengan melindungi
hak-hak setiap warga negara, termasuk kelompok minoritas,” tuturnya.
“Toleransi antar umat beragama dan budaya yang kuat dapat
menciptakan iklim sosial yang lebih stabil dan harmonis,” imbuhnya.
Keenam, pendidikan berbasis nilai Islam. Menurutnya,
pemerintah juga bisa memprioritaskan pendidikan yang berbasis nilai-nilai
Islam, termasuk moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. “Hal ini bisa
dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan
nasional, yang bertujuan membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia
dan berkontribusi positif bagi bangsa,” tandasnya.
Ia menuturkan, secara keseluruhan penerapan Islam secara
kaffah, mampu menjadi jalan menuju negeri yang lebih baik, “Asalkan
dilaksanakan dengan inklusif dan mempertimbangkan konteks sosial-politik
Indonesia,” pungkasnya.[] Novita Ratnasari
Views: 0
