Tinta Media – Peneliti dari Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI), Dr. Riyan, M.Ag., menegaskan, Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas maraknya kasus WNI yang tertipu menjadi korban pekerja penipuan daring (online scam) di Kamboja.
“Pemerintah harus bertanggung jawab. Jangan menganggap ini hanya persoalan individu karena tertipu,” ujarnya dalam program Kabar Petang* bertajuk Disekap – Disetrum! Selasa (4/11/2025) di kanal YouTube Khilafah News.
Pemerintah, tegas Riyan, wajib menyediakan lapangan kerja yang nyata, bukan sekadar gaya menerima investasi yang tidak berdampak kepada masyarakat.
Sebab, ia menilai, kasus tersebut menunjukkan lemahnya penyediaan lapangan kerja di dalam negeri.
“Sehingga akhirnya masyarakat terpaksa memilih kerja ke luar negeri dengan resiko yang justru malah kemudian memberikan sebuah kondisi yang sangat membahayakan mereka,
Menurut Riyan, sudah saatnya Indonesia berbenah. Momentum satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran mestinya tidak sekadar soal waktu, tetapi sejauh mana janji yang katanya 19 juta lapangan kerja itu benar-benar dipenuhi.
“Artinya kalau kemudian itu tidak dipenuhi gitu ya dengan tahapan-tahan yang ada, tentu ini kan nanti akan menjadi janji-janji palsu,” pesan Riyan.
Sebelumnya,, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap jumlah WNI yang terlibat kasus online scam terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2020 hingga kini, lebih dari 10.000 WNI tercatat terjerat jaringan kejahatan tersebut yang tersebar di 10 negara, termasuk Kamboja.
“Sejak tahun 2020 hingga saat ini total lebih dari 10.000 kasus online scam yang terjadi yang awalnya hanya terjadi di Kamboja menyebar ke 9 negara lain. Total ada 10 negara yang kami catatkan memiliki kasus WNI yang terlibat online scam,” ungkap Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).[] Muhar
Views: 44
