Tinta Media – Jurnalis Senior Joko Prasetyo (Om Joy) menyampaikan empat kontradiksi terkait kebijakan pembukaan jalan lebar untuk masuknya susu dan daging sapi dari Prancis.
“𝑷𝒆𝒓𝒕𝒂𝒎𝒂, 𝐢𝐧𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐮𝐧𝐣𝐮𝐤𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨𝐤𝐬 𝐤𝐞𝐝𝐚𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧,” ujarnya kepada Tinta Media Senin (1/6/2026).
Ia menilai ada kontradiksi ketika Macron menyebut ekspor susu dan daging sapi Prancis mendukung kedaulatan pangan Indonesia.
“Kedaulatan bukan sekadar kemampuan membeli dari siapa saja, melainkan kemampuan memenuhi kebutuhan strategis rakyat secara mandiri,” bebernya.
Ketika kebutuhan pokok bergantung pada pasokan luar negeri lanjutnya, yang terjadi bukan kedaulatan, melainkan kerentanan.
“Pandemi, perang, konflik geopolitik, dan proteksionisme global telah menunjukkan betapa rapuhnya rantai pasok internasional. Semakin besar ketergantungan pada impor, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung ketika terjadi guncangan global,” ujarnya
𝑲𝒆𝒅𝒖𝒂, 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐠𝐞𝐣𝐚𝐥𝐚, 𝐛𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐚𝐤𝐚𝐫 𝐦𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡. “Persoalannya bukan Prancis. Persoalannya adalah mengapa Indonesia yang memiliki lahan luas, sumber pakan melimpah, dan tenaga kerja besar tetap belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri,” tuturnya.
Sebagian pihak, lanjutnya, mengatakan impor diperlukan karena produksi nasional belum mencukupi. Itu mungkin menjelaskan keadaan hari ini. Namun tidak menjawab pertanyaan yang lebih penting terkait, 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑎𝑝𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑙𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎𝑔𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑘𝑎𝑛, 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑚𝑎?
“Defisit produksi mungkin menjelaskan mengapa impor dilakukan. Tetapi tidak menjelaskan mengapa defisit itu terus berulang,” bebernya.
Ia menilai defisit adalah gejala., yang perlu dijelaskan adalah mengapa gejala itu terus dipelihara.
“Ketika impor terus-menerus dijadikan solusi, negara cenderung lebih fokus mengelola kekurangan daripada menyelesaikan penyebab kekurangan itu sendiri,” tuturnya.
𝑲𝒆𝒕𝒊𝒈𝒂, 𝐢𝐧𝐢 𝐦𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐥𝐢𝐡𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐰𝐚𝐭𝐚𝐤 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥. “Dalam kapitalisme, hubungan antarnegara dibangun atas dasar kepentingan ekonomi masing-masing. Karena itu antusiasme Macron sangat wajar. Ia sedang berbicara sebagai kepala negara yang berhasil membuka pasar baru bagi industri peternakan negaranya. Pertanyaannya: 𝑆𝑖𝑎𝑝𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑖 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑘𝑒𝑏𝑖𝑗𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑖?” lanjutnya.
Mengutip Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab 𝑀𝑎𝑓𝑎ℎ𝑖𝑚 𝐻𝑖𝑧𝑏 𝑢𝑡-𝑇𝑎ℎ𝑟𝑖𝑟 menjelaskan, lanjutnya, politik adalah pengaturan urusan umat, baik di dalam maupun di luar negeri.
“Karena itu persoalannya bukan sekadar bagaimana barang masuk ke pasar, melainkan bagaimana negara mengatur urusan umat agar kebutuhan strategisnya tidak bergantung kepada bangsa lain,” bebernya.
Dalam logika kapitalisme, lanjutnya, keberhasilan diukur dari terbukanya pasar dan lancarnya perdagangan.
“Dalam Islam, negara adalah 𝑟𝑎𝑎’𝑖𝑛 (pengurus rakyat), bukan sekadar fasilitator perdagangan global,” lanjutnya.
𝑲𝒆𝒆𝒎𝒑𝒂𝒕, 𝐢𝐧𝐢 𝐦𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐥𝐢𝐡𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐠𝐞𝐬𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐬𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐮𝐣𝐮 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐬𝐢. “Negara yang kuat membangun basis produksi. Sebaliknya, negara yang lemah terbiasa menutup kekurangannya melalui pasokan dari luar,” bebernya.
Persoalannya, lanjutnya, bukan ada atau tidaknya manfaat jangka pendek. Persoalannya adalah di mana kapasitas produksi itu dibangun.
“Jika kekurangan pangan strategis terus ditutup dengan impor, sementara persoalan produksi tidak diselesaikan, maka ketergantungan akan terus berulang dari tahun ke tahun. Karena itu negara tidak cukup hanya mengatakan: 𝐾𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟. Negara juga harus mampu menjawab: 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑎𝑝𝑎 𝑘𝑒𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔?” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
Views: 23
