Tinta Media – Menyikapi Fatwa MUI yang meminta masyarakat untuk tidak golput dalam Pilkada dengan tagline pilih paslon yang kemudharatannya paling ringan, Direktur Siyasah Institute Iwan Januar menilai, itu sesuatu yang absurd.
“Bagaimana rakyat bisa tahu di balik para paslon itu mana yang paling ringan kemudharatannya, apa pula standar mudharat dan tidaknya, apakah paslon yang berasal dari partai berlabelkan Islam otomatis paling ringan kemudharatannya? Ini sesuatu yang absurd,” tuturnya kepada Tinta Media, Kamis (5/12/2024).
Iwan mengungkap ada dua penyebabnya. “Pertama, parpol-parpol besar dengan tentakel kekuasaannya di pemerintahan sudah mengendalikan informasi lewat media massa mainstream baik televisi maupun media berita online,” jelasnya.
Media massa mainstream, lanjutnya, secara sepihak menjagokan calon yang mereka usung dan tidak mengkritisi cacat-cacat politik mereka, baik dengan cara halus ataupun vulgar.
“Mereka [parpol-parpol besar] juga menguasai lembaga-lembaga survei untuk memainkan polling yang berpengaruh secara psikologis dan alam bawah sadar masyarakat. Sudah bukan rahasia lagi sejumlah pemilik lembaga survei itu melacurkan diri mereka pada parpol dan kekuasaan untuk mendapatkan imbal balik jabatan ataupun uang,” kritiknya.
Kedua, ia menyebut, rakyat Indonesia secara umum sudah mengalami pembodohan politik. “Nalar kritis dibuat mati suri. Dunia pendidikan tidak menghasilkan penduduk yang punya cukup pemikiran kritis terhadap keadaan,” sesalnya.
Ia mencontohkan, sekian kali kasus korupsi terjadi yang dilakukan pejabat dari parpol x misalnya, tidak membuat rakyat kapok memilih partai itu lagi dan lagi.
“Matinya nalar kritis politik ini bertemu dengan kemiskinan, menghasilkan warga yang sudah merasa puas dengan serangan fajar, bansos, termasuk janji-janji populis,” sedihnya.
“Ia melanjutkan, rendahnya kesadaran dan nalar kritis ini dimanfaatkan oleh para politisi untuk mengumbar janji-janji bombastis seperti program pangan, stop impor, produksi mobil dalam negeri, dan sebagainya. “Celakanya sebagian dari janji-janji itu tidak pernah terwujud, bahkan bisa dibilang kebohongan,” imbuhnya.
Ia merasa kecewa, para politisi itu, tidak pernah meminta maaf atau menarik ucapannya. “Juga sama sekali tidak ada konsekuensi hukum atas kebohongannya,” sesalnya.
Ia berandai, kalau rakyat punya nalar kritis maka akan melihat bahwa pemilu, pilkada, dan jajaran elite pejabat negara mulai dari pusat sampai daerah dikuasai dua kekuatan besar, koalisi gemuk parpol dan kuasa oligarki. “Termasuk menguatnya politik dinasti,” cetusnya memungkasi penuturan.[] Muhammad Nur
Views: 7
