Tinta Media – Direktur Siyasah Institute Iwan Januar berharap pemerintahan
baru lepas dari paradigma ideologi sekularisme-kapitalisme. “Harus lepas dari
paradigma ideologi sekularisme-kapitalisme,” ujarnya kepada Tinta Media, Senin
(21/10/2024).
Menurut Iwan, rusaknya negeri ini di segala sektor, termasuk
hukum dan pemberantasan korupsi karena cara berpikirnya sekuler. Korupsi hanya
soal uang dan hukuman, bukan lagi soal moral dan takwa pada Allah Swt.
“Padahal, pencegahan yang paling kuat itu kekuatan ruhiyah, takwa,” tegasnya.
Aturan-aturan yang datang dari ideologi kapitalisme ini
dinilai Iwan sudah nyata merusak segala lini; hukum menjadi tidak adil, ekonomi
menciptakan kesenjangan sosial dan eksploitasi kekayaan alam untuk segelintir
orang, moralitas bangkrut dengan maraknya perzinaan, kekerasan seksual, dan
sebagainya. “Obatnya hanya satu, perbaiki dari dasar sampai ke atapnya dengan
Islam,” nilainya.
Iwan menuturkan harapan orang banyak agar rezim ini bisa
lebih baik dalam membangun negeri, menciptakan kemakmuran, dan menegakkan hukum
dengan adil. “Selain itu ada juga harapan agar Prabowo bisa lepas dari
bayang-bayang Jokowi yang dianggap punya fase kepemimpinan terburuk sepanjang
sejarah nasional,” tuturnya.
Persoalannya, Iwan melihat Prabowo sendiri memasukkan banyak
orang-orang Jokowi dalam pemerintahannya. Bahkan mengangkat LBP sebagai Ketua
Dewan Ekonomi Nasional.
Padahal, menurut Iwan kondisi ekonomi yang karut marut
sekarang ini, adalah hasil pemerintahan Jokowi yang diisi orang-orang tadi.
Bergantinya nakoda tidak otomatis mengganti arah kapal, apalagi ABK-nya adalah
orang-orang lama. “Mereka juga punya bargaining position terhadap penguasa, dan
membawa kepentingan oligarki, minimal diri mereka yang juga seorang oligarki,”
ungkapnya.
“Jadi, mau berharap apa? Ini bak pungguk merindukan
rembulan, kata pepatah lama,” tambahnya.
Menurut Iwan, dengan muatan orang-orang lama, maka paradigma
pemerintahan dalam bidang ekonomi khususnya utang LN, tidak akan bergeser
banyak. Pajak masih tetap jadi sumber pendapatan negara terbesar. “Prabowo juga
tetap mempertahankan program hilirisasi pertambangan yang sudah jelas tidak
mengangkat ekonomi warga lokal dan lebih untungkan asing,” jelasnya.
Soal IKN, Iwan menilai sekarang bergantung pada nyali
Prabowo; bisakah dia lepas dari bayang-bayang Jokowi? Bila dilanjutkan IKN akan
jadi beban nasional, bila tidak dilanjutkan pasti akan mangkrak.
“Ini jebakan pemerintahan Jokowi,” pungkasnya.[] Raras
Views: 0
